REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) menilai masuknya narkoba ke pesantren menunjukkan sosialisasi antinarkoba di kalangan santri masih rendah. Para santri pun bisa tertipu.

"Padahal, ragam dan jenis narkoba itu makin banyak dari waktu ke waktu sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah agar tak terulang," kata Wakil Ketua Umum PP IPNU Imam Fadlli di Surabaya, Kamis (24/3).

Mengutip pernyataan tertulis dari Ketua Umum PP IPNU Asep Irfan Mujahid, dia menjelaskan bahwa model peredaran narkoba yang berevolusi dalam beragam cara dan modus patut diwaspadai dengan intensif.

"Untuk itu, BNN harus merangkul semua 'stakeholder' (pemangku kepentingan) sebagai langkah preventif karena narkoba sudah menjadi ancaman bagi semua kalangan tanpa memandang latar belakang apa pun," katanya.

PP IPNU periode 2015--2018 berencana menggelar pelantikan dan rapat kerja di gedung Kemenpora, Jakarta, Ahad (27/3) malam, dengan tema "Pelajar Indonesia Menangkal Narkoba dan Radikalisasi".

"Tema itu sengaja digaungkan dan menjadi gerakan IPNU karena tantangan terhadap gerakan radikalisme, memang bukan barang baru di Indonesia, bahkan gerakan radikal saat ini terus berkembang," katanya.

Perkembangan itu sangat mengkhawatirkan. Mengingat, dia menjelaskan, tidak sedikit yang masuk menjadi bagian dari kelompok mereka adalah anak-anak muda yang akan menerima mandat kepemimpinan bangsa Indonesia pada masa depan.

Oleh karena itu, IPNU yang telah ada di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, bahkan hingga ke desa-desa dan lembaga pendidikan, memiliki peran yang sangat strategis untuk membendung gerakan radikalisme di kalangan pelajar dan menyiapkan mereka menjadi kader-kader penerus bangsa yang mampu menyatukan prinsip ukhuwah islamiah dan ukhuwah wataniah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika