REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sengketa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna dengan Tiongkok memunculkan kembali klaim perairan wilayah kaya Minyak dan Gas ini oleh Indonesia. Namun bagi masyarakat Natuna perbincangan wilayah mereka di pusat pemerintahan Jakarta, tidak lebih hanyalah soal sengketa bukan kesejahteraan.
"Natuna itu ramai di Jakarta hanya kalau soal sengketa wilayah," kata Shari Murniati (35) warga Ranai, Natuna kepada Republika.co.id, Ahad (27/3). Shari yang berprofesi sebagai guru SMA di Ibu kota Kabupaten Natuna ini melalui pesan singkatnya mengungkapkan permasalahan Natuna bukan sekedar rebutan wilayah perairan.
Menurutnya, pemerintah pusat dan provinsi Kepulauan Riau harus memperhatikan permasalahan yang paling pelik di Natuna lain, termasuk soal akses transportasi. Pembangunan jalan dan gedung pemerintahan di Natuna memang dirasa sudah dilakukan. Namun untuk transportasi, bisa dikatakan Natuna dan beberapa kawasan sekitarnya seperti Anambas masih sangat tertinggal.
"Di Natuna ini akses yang bisa diandalkan masyarakat hanya kapal laut, sedangkan pesawat ongkosnya terlalu mahal dan jadwalnya tidak menentu," ujarnya. Permasalahan muncul bila gelombang tinggi, akses pasokan bahan makanan yang sebagian besar didatangkan dari Kalimantan Barat sering terputus.
Jadi, bagi dia bukanlah hal yang baru bila wilayah Natuna menjadi perbincangan di pusat pemerintahan di Jakarta. Shari sendiri merasa perhatian pemerintah pusat terhadap Natuna masih sangat kurang, selain wacana pembangunan pangkalan militer hanya untuk menjaga teritori wilayah. "Padahal di Natuna sebagian besar Pak Jokowi unggul waktu Pilpres," kata dia.
Selain soal transportasi permasalahan yang paling memprihatinkan adalah terkait dana pendidikan dan guru honorer di daerah terluar. "Guru honorer di sini ini kasian minim perhatian karena dana BOS tidak ada lagi dari Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sedangkan anak diwajibkan sekolah gratis dan tidak boleh lagi dipungut SPP," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika