REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan proses rekrutmen calon hakim agung (CHA) diupayakan untuk menjawab kebutuhan riil, sehingga tidak hanya untuk mengisi kekosongan atas jabatan tersebut.

"Setiap proses rekrutmen sebisa mungkin diupayakan untuk menjawab kebutuhan riil yang ada bukan hanya sekadar mengisi kekosongan," ujarnya, Senin (28/3).

Hal itu dikatakan oleh Farid dalam menanggapi kritik dan saran dari Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) yag meminta agar rekrutmen CHA harus memerhatikan akan kebutuhan atas Hakim Agung.

"Masukan dari rekan-rekan KPP adalah saran yang sangat signifikan," tutur Farid.

Lebih lanjut Farid mengatakan bahwa saran dan kritik tersebut akan menjadi pembahasan antara KY dan MA.

"Jika MA dapat meminta quota Hakim Agung yang tersedia, KY pun dapat mengajukan calon sesuai dengan standar uji kelayakan pada lembaga kami," kata Farid.

Dia pun menambahkan bahwa jika dalam proses rekrutmen tidak ada calon yang dinilai cukup layak, maka KY juga tidak akan memaksakan untuk memenuhi quota yang diminta.

"Apapun komentar yang datang, kami tetap berpendirian bahwa hanya calon yang layak secara kualitas dan integritaslah yang akan lulus dari kami," ujar Farid.

Sebelumnya dalam sebuah diskusi pada Ahad (27/3), KPP menilai bahwa banyak CHA yang tidak memenuhi syarat bila dilihat dari rekam jejaknya, sehingga dianggap sebagai ancaman bagi lembaga peradilan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika