REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa partai telah mendeklarasikan untuk mendukung Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI pada 2017.

Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak tertarik untuk ikut mendukung Gubernur DKI Jakarta tersebut. Hingga saat ini, sudah ada Partai Hanura dan Nasdem yang tegas mendukung Ahok dalam pilkada mendatang.

''Kami tidak mungkin berkoalisi dengan independen. Kita menghormati partai yang dukung independen,'' kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/3).

Hidayat menyebutkan, PKS juga tidak bisa mengajukan calon sendiri karena hanya memilik 11 kursi di DPRD DKI. PKS tidak berkeinginan mendukung Ahok bukan karena alasan SARA, tapi lebih pada berusaha mencari gubernur yang lebih baik dari mantan bupati Belitung Timur tersebut.

''Jakarta ini serapan anggarannya rendah, padahal daerah lain bisa maksimal tanpa korupsi. Lalu, kita tidak mau gubernur yang dilaporkan DPRD-nya ke KPK,'' ucap Hidayat yang juga wakil ketua MPR tersebut.

Sebagai partai nomor 3 di Jakarta dengan 11 kursi, PKS mengaku serius memikirkan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi Pilgub DKI 2017. Bahkan, PKS sudah melakukan survei internal untuk meneropong kader partai ataupun tokoh-tokoh di luar partai.

Mereka juga sudah melakukan komunikasi terhadap beberapa partai, seperti Partai Gerindra, Demokrat, dan PDIP. Selain partai, komunikasi juga dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang menyatakan akan maju dalam Pilgub DKI, seperti Yusril Ihza Mahendra, Adyaksa Dault, dan Sandiaga Uno.

Untuk tokoh internal, PKS membidik Nur Mahmudi Ismail dan Deddy Mizwar sebagai tokoh Betawi yang saat ini  menjabat wakil gubernur Jawa Barat. PKS akan menilai tokoh-tokoh tersebut dari tingkat elektabilitas dan perkembangan politik.

''Alternatif masih sangat terbuka. Kami akan melakukan komunikasi dengan partai lain dan tokoh-tokoh. Ini masih panjang tahapannya,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika