REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus masalah pengemis yang beredar di ibu kota. Ia menilai tak adanya razia malam hari, menjadi penyebab banyaknya pengemis di Jakarta.
Ahok juga merasa pegawai hariannya lah yang bermasalah lantaran adanya 'tawar menawar'. Untuk itu, ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan memperbaiki sistem terkait masalah sosial.
"Mereka juga suka manfatin posisi tawar menawar. Ini kan sistem lama, kita perbaiki segala ada PPSU, PKWT, ada pasukan biru, ijo. Kita lagi liat, memperbaiki yang soal sosial," ujarnya, Senin (28/3).
Ahok mengungkapkan banyak menerima masukan dari pengamat dan aktifis agar mau membantu anak jalanan dan pengemis. Menurutnya, para aktifis sebenarnya tak perlu repot-repot membantu pengemis. Ia merasa pemprov DKI sanggup merawat pengemis di DKi.
"Banyak pengamat, aktivis, bilang mau bantu anak jalanan. Nggak usah bantu, kasih tahu saya namanya (pengemis dan anak jalanan) deh. Saya urusin, kirim aja ke kita. Kalau ada orang kita main di lapangan, saya pecat. Kita ada QLue, lapor (jika ada kecurangan)," katanya.
Di sisi lain, ia menekankan agar petugas yang bertugas mengurus pengemis tak berlaku curang. Ia mencontohkan angkutan umum yang sempat ditangkap Dishubtrans karena melanggar aturan masih bisa ditebus karena adanya permainan. Sedangkan dalam kasus penjaringan pengemis, hal itu pun juga terjadi asalkan ada uang setoran dari pengemis maka mereka bisa berkeliaran lagi.
"Bukan hanya itu, mental enggak boleh minta setoran. Kalau dilepas lagi, mirip kayak lalu lintas. Angkot kenapa berani ngetem ada petugas? 15 ribu (petugas). Saya sudah ingetin ke mereka, kalau ngetem lagi cabut trayeknya," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika