REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Nadem di DPR RI meminta rencana pembangunan perpustakaan DPR ditunda mengingat kondisi keuangan negara belum memadai.
"Saat ini, mengingat kondisi keuangan negara yang belum memadai, terdapatnya pontensi short fall penerimaan negara sekitar Rp 290 triliun, maka sebaiknya pembangunan perpustakaan ditunda," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Jhonny G Plate di Jakarta, Senin (28/3).
Jhonny mengatakan, dana yang ada sebaiknya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, menurut dia, saat ini tren perpustakaan, baik buku fisik ke buku elektronik maupun perpusatakaan elektronik, sebaiknya keseluruhan konsep perpustakaannya ditinjau ulang.
"Hal itu agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi," ujarnya.
Dia menilai, kini kompleks DPR lebih membutuhkan jaringan internet dan Wi-Fi yang lebih kuat agar anggota bisa mengakses data secara lebih cepat dan lebih mudah.
Sebelumnya, anggaran perpustakaan ini akan termasuk di dalam anggaran proyek DPR dalam APBN 2016 senilai Rp 570 miliar. Perpustakaan itu nantinya akan satu gedung dengan gedung baru untuk ruang kerja anggota.
Dukungan pembangunan perpustakaan tersebut disuarakan kalangan akademisi dan budayawan kepada pemimpin DPR untuk membangun perpustakaan umum parlemen, Selasa (22/3).
Usul tersebut disampaikan oleh pendiri Freedom Institute Rizal Mallarangeng yang datang ke gedung DPR bersama ilmuwan sosial Ignas Kleden, politikus Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla, dan novelis sekaligus budayawan Ayu Utami.
Hadir pula aktivis sosial budaya Nong Darol Mahmda, penggiat budaya atau pionir pustaka pedesaan Nirwan Arsuka, serta dosen Universitas Paramadina Lutfhi Assyaukanie. Usulan itu disampaikan mereka kepada sejumlah tokoh lainnya, yaitu Ketua DPR Ade Komaruddin dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika