REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Militer Cina akan menghentikan yang disebut dengan layanan tiga tahun berbayar, kata media nasional pada Senin (28/3), gerakan terbaru untuk memodernkan angkatan bersenjata di tengah reformasi dan dorongan antikorupsi.
Pasukan Pembebasan Rakyat mengumumkan gerakan tersebut pada November, yang berarti sejumlah kegiatan bukan inti, seperti, rumah sakit dan hotel kelolaan militer dan terbuka untuk umum akan disingkirkan. Militer dilarang melakukan kegiatan niaga terbuka pada 1998, namun dibolehkan dengan beberapa pengecualian.
Menurut surat edaran keluaran Komisi Militer Pusat, yang dikepalai Presiden Xi Jinping, angkatan bersenjata dilarang keras menandatangani kontrak baru apa pun untuk layanan berbayar dan membiarkan kontrak berjalan berakhir dengan sendirinya.
Pemberitahuan tersebut dicantumkan di halaman depan Harian Tentara Pembebasan Rakyat.
"Mengakhiri semua layanan berbayar itu adalah tugas penting politik dan seluruh anggota militer harus sepenuhnya memberlakukan keputusan tersebut, kata pemberitahuan itu.
Pelayanan yang menjadi fungsi keamanan sosialyang penting akan diperbolehkan untuk diikutsertakan di bawah sebuah skema integrasi sipil-militer yang baru, pemberitahuanitu menambahkan, sebuah program yang hanya sedikit yang diinformasikan oleh pemerintah.
Kantor berita nasional Xinhua mengatakan perubahan tersebut telah dikeluarkan untuk mengurangi tingkat korupsi yang ada di kalangan militer. Militer sedang diguncang sebuah kampanye antikorupsi yang Xi luncurkan tiga tahun yang lalu, yang mengakibatkan sejumlah pejabat diperiksa, termasuk dua mantan wakil kepala Komisi Militer Pusat, Guo Boxiong dan Xu Caihou.
Baca: Pendukung Pembunuh Gubernur Pakistan Bentrok dengan Polisi
Ikuti Whatsapp Channel Republika