REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenporo) mengaku telah mendapatkan sinyal baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana pembangunan P3SON Hambalang.
Menpora Imam Nahrawi mengatakan, akan melaporkan seluruh hasil peninjaun lintas kementerian terkait kelanjutan proyek sarana olahraga yang mangkrang di Bogor, Jawa Barat (Jabar) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini.
Imam menjelaskan, Tim Terpadu lintas kementerian, sudah menyambangi KPK terkait rencana kelanjutan proyek senilai Rp 1,2 triliun tersebut.
"Ini barang sudah ada di depan mata. Pembangunannya sudah 50 persen. Dan kemenpora butuh sarana prasarana dan pendidikan olahraga dengan skala nasional," ujarnya di Kemenpora, Jakarta, Senin (27/3).
Meski dikatakan KPK tak mempersoalkan rencana kelanjutan proyek di lahan seluas 32 hektare tersebut, namun Imam belum berani memastikan kapan rencana tersebut akan dimulai.
Sebab dikatakan dia, Presiden Jokowi belum memberikan keputusan apakah proyek mangkrak tersebut bakal dilanjutkan atau tidak.
Sementara, juru Bicara di Kemenpora, Gatot Dewa Broto menjelaskan, sebetulnya keputusan untuk melanjutkan pembangunan P3SON Hambalang mutlak kewenangan pemerintah. Keterlibatan KPK soal rencana tersebut hanya untuk meminta penjelasan soal keadaan hukum proyek tersebut.
Termasuk dampak hukum jika rencana kelanjutan proyek tersebut terealisasi.Sebab, umum diketahui proyek P3SON Hambalang sempat memunculkan skandal korupsi.
Perkara rasuah itu pula yang membuat proyek tersebut dihentikan pembangunannya oleh KPK pada 2011 lalu. Hanya dikatakan Gatot, sampai hari ini, KPK dalam posisi menyerahkan rencana melanjutkan P3SON Hambalang kepada pemerintah.
"Bolanya sekarang ada dipemerintah," ujar Gatot.
Dia pun menerangkan, saat ini sudah ada Tim Terpadu lintas kementerian untuk menguji kelayakan melanjutkan proyek P3SON Hambalang. Tim tersebut akan menyampaikan hasil kajiannya kepada presiden sebagai 'modal' agar permintaan Kemenpora untuk melanjutkan proyek tersebut dikabulkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika