REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan kerja sama dengan United Nation Population Fund (UNFPA). Kerja sama tertuang dalam country programme action plan (CPAP), yang merupakan program kerjasama pemerintah RI-UNFPA untuk lima tahun ke depan (2016-2020).
Selain kerja sama CPAP, Bappenas juga bekerja sama untuk programme document (Prodoc) dan multi years work plan (MYWP) 2016-2017. Dokumen ini berisi tentang rencana kerja kementrian dan lembaga (K/L) mintra pelaksana dengan UNFPA, yang merupakan penjabaran dari CPAP.
Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, program kerja sama ini akan mengalokasikan investasi dana sebesar 24 juta dolar AS. Program ini akan memfokuskan untuk mendukung empat hal.
Pertama, untuk kesehatan ibu, pencegahan HIV dan keluarga berencana. Kedua, penangangan remaja dan generasi muda.
Kemudian kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk praktek-praktek berbahaya. Terakhir, untuk melihat dinamika kependudukan serta data.
Selain itu, pemerintah dan UNFPA akan terus mempromosikan dialog kebijakan dan advokasi terkait isu international conference on population and development (ICDP) tahun 1994 dan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).
"Finalisasi CPAP yang baru harus sejalan dengan rencanan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Rencana strategis UNFPA, dan kerangka kerja kemitraan pembangunan Indonesia-PBB 2016-2020," ujar Sofyan dalam acara penandatanganan kerja sama di Jakarta, Selasa (29/3).
Kepala perwakilan UNFPA Annette Sachs Robertson mengatakan, finalisasi CPAP adalah hasil dari proses konsultasi yang insentif dengan melibatgkan berbagai mitra nasional, termasuk pemerintah, para pakar, masyarakat dan berbagai elemen lain. Dokumen final CPAP ini juga akan mereflesikan penguatan dan kematangan kerjasama Antara UNFPA dengan Indonesia.
"Melihat proses kooperatif yang dilakukan dalam penyusunan CPAP ini, saya yakin bahwa program siklus ke sembilan ini akan berlangsung lebih baik berdasarkan standar yang telah disepkati bersama dalam lima tahun terakhir," kata Robertson.
Ikuti Whatsapp Channel Republika