Selasa 29 Mar 2016 18:09 WIB

KUR Pertanian Berorientasi Ekspor Harus Didukung Subsidi

Rep: Sonia Fitri/ Red: Nidia Zuraya
Seorang petani menyiram lahan pertaniannya. (ilustrasi)
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Seorang petani menyiram lahan pertaniannya. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengapresiasi langkah pemerintah yang memudahkan akses dana kredit berbunga rendah bagi usaha kecil menengah yang berorientasi ekspor. Namun, untuk usaha pertanian, ia meminta penyaluran kredit tersebut dibarengi subsidi ekspor.

"Karena lebih sulit untuk memulai usaha ekspor ketimbang yang sudah menjalankannya," kata dia, Selasa (29/3).

Sedangkan, porsi pengusaha tani kebanyakan masih sulit memulai ekspor karena terhambat dana yang besar serta prosedur rigid. Pengusaha tani skala kecil yang sudah mapan dan memiliki jaringan merupakan kalangan minoritas. Jadi ia khawatir penyerapan subsidi KUR berorientasi ekspor hanya bisa dirasakan oleh sebagian kecil petani saja.

Ia menerangkan, untuk menembus pasar ekspor, produk pertanian harus memenuhi sejumlah syarat dari negara tujuan, berbiaya tinggi dan survei serta verifikasi yang makan waktu. Persyaratan akan lebih tinggi lagi jika negara tujuannya adalah negara maju. "Ekspor, apalagi pangan, tidak sekadar kirim barang, biaya produksi, transportasi, selesai, tidak sesederhana itu," ujarnya.

Ia pun menyinggung contoh kasus yang salah satu jaringan tani di Jawa Tengah. Ada petani yang ingin mengekspor beras organik dam harus melewati beragam persyaratan dan biaya tinggi. Setelah barang sampai di negara tujuan, barang tersebut ditolak karena negara penerima harus melakukan survei ke Indonesia terlebih dahulu.

Setelah penyurvei datang dan melihat proses produksi, ternyata produk tersebut tidak memenuhi syarat. "Saya tidak tahu apakah produknya ditenggelamkan ke laut atau di re-ekspor, yang jelas si petani rugi," ujar dia.

Membangun jaringan dengan pihak pengekspor juga berbiaya mahal. Makanya ia menyarankan dibentuk lembaga khusus yang all out mendampingi kelompok tani dan pengusaha tani mikro dalam akses dan pembiayaan ketika ingin memulai ekspor.

Selain itu, pemerintah harus lebih detail lagi mendalami potensi ekspor dengan mengusung brand. Misalnya produk pertanian nasional unggul dalam hal produk organik serta brand produk non transgenik.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement