REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menampik tudingan yang menyebutkan adanya intimidasi atau paksaan terhadap para kader parpol tersebut untuk mendukung pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 mendatang.

"Enggak ada (intimidasi). Itu bisa saya jamin, karena saya termasuk orang yang agak kritis soal itu," kata Ketua Tim Pilkada Pusat (TPP) Hanura, Erik Satriya Wardhana di Jakarta, Selasa (29/3).

Partai Hanura pada pekan lalu sudah menyatakan dukungannya atas pencalonan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Akan tetapi, keputusan itu malah mendapat pertentangan dari sejumlah anggota partai.

Bahkan, dua kader Hanura mengundurkan diri lantaran tidak sepakat dengan sikap resmi partai mereka tersebut. Kedua orang itu adalah Wakil Ketua DPD Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Partai Hanura, Rahmat HS, dan Wakil Ketua Bidang Pembinaan Legislatif dan Eksekutif Partai Hanura, Bustami Rahawarin.

Menurut Erik, keputusan Hanura memberikan dukungan kepada Ahok merupakan pilihan politik yang wajar. Selaku pejawat Gubernur DKI Jakarta, Ahok memiliki akses untuk mengendalikan dan menguasai banyak sumber daya.

"Untuk Pilkada 2017, Hanura ingin membuktikan apakah incumbent itu memang didukung rakyat atau tidak. Kan ada juga incumbent yang tidak disukai karena tak memiliki prestasi dan malah banyak nyakitin rakyat," kata Erik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika