REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah memutuskan untuk melakukan pendekatan secara holistik dalam menangani masalah yang terjadi di provinsi Papua, yang mencakup sisi kesehatan masyarakat, pendidikan, pembangunan infrastruktur, sosial-ekonomi, dan penyelesaian persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Presiden telah menyampaikan bahwa beliau akan melakukan pendekatan kesejahteraan dan menangani masalah-masalah di Papua secara holistik. Operasi militer adalah opsi terakhir, karena beliau tidak nyaman dengan langkah tersebut," kata Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/3).
Luhut yang telah melakukan kunjungan kerja selama tiga hari di Papua itu, mengimbau kepada kelompok-kelompok yang masih ada di gunung-gunung, yang masih berseberangan dengan pemerintah, untuk segera turun. "Pemerintah akan menerima mereka untuk berdialog. Saya berharap mereka segera bisa berpartisipasi bersama pemerintah dalam membangun Papua," katanya.
Dalam rangkaian kegiatan di Papua beberapa hari lalu, Menko Polhukam melakukan tatap muka dan berdialog dengan berbagai kalangan di Papua. Selain itu, ia juga melakukan pertemuan dengan bupati dan wali kota se-Provinsi Papua. Dari dialog tersebut, ia menyimpulkan bahwa pendekatan yang harus dilakukan kepada Provinsi Papua tidak bisa dipukul rata, karena karakter penduduk dan budaya masyarakat Papua berbeda-beda.
"Pendekatan yang kita lakukan untuk bagian barat tidak bisa kita terapkan di bagian timur, di bagian selatan pun berbeda budayanya. Tetapi pada garis besarnya pendekatan yang dilakukan harus memiliki satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan," tuturnya.
Ia melihat masalah Papua saat ini adalah lemahnya chain of command (garis komando) dari Gubernur kepada bawahannya. Masalah ini sudah dibicarakan dengan Gubernur Lukas Enembe. Selain itu, ia juga melihat bahwa masyarakat asli Papua harus diberi kesempatan untuk berkembang, termasuk di bidang usaha.
"Keberpihakan kepada masyarakat asli mendesak untuk dilakukan. Kalau perlu, masyarakat asli yang selama ini hanya menjadi sub-kontraktor bisa ditingkatkan menjadi kontraktor. Perda (peraturan daerah) untuk mewujudkan hal ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Tinggal diimplementasikan saja," kata Menko Polhukam.
Ia berpendapat bahwa isu keuangan bukanlah masalah bagi Papua. Selain pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata nasional atau 9 persen, dana yang berputar di Papua ini berjumlah cukup besar, sekitar Rp 6 triliun. Hal itu ditambah lagi Papua memiliki sumber daya alam yang luar biasa besar.
Ia menambahkan, membangun pendidikan untuk generasi muda Papua sangat diperlukan untuk melengkapi program pembangunan pemerintah yang akan lebih aktif membangun infrastruktur. Lebih baik anak-anak Papua diperkuat keahliannya dalam bidang teknologi dan teknologi informasi untuk mengimbangi pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah.
"Saya ingin orang-orang Papua menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Sekaranglah saatnya kita memberi mereka kesempatan yang lebih besar. Mereka harus pergunakan kesempatan ini," kata Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika