REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Bank Dunia menyatakan sektor telekomunikasi bila dikembangkan dengan benar dan hambatan yang ada diatasi maka dapat berpotensi meningkatkan ekonomi serta menyediakan lapangan kerja bagi Palestina.

"Dengan tingkat pengangguran 26 persen, sektor telekomunikasi Palestina berpotensi meningkatkan ekonomi dan menciptakan kesempatan bekerja," kata Direktur Negara Bank Dunia untuk Tepi Barat dan Gaza, Steen Lau Jorgensen, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (1/4).

Menurut Steen Lau Jorgensen, agar potensi itu dapat terwujud, maka perusahaan operator Palestina dinilai seharusnya juga dapat memiliki sumber daya yang serupa dengan negara tetangganya. Pada akhir 2015, terjadi kesepakatan dengan Israel untuk dapat menggunakan spektrum 3G di Tepi Barat.

Namun, operator Palestina dinilai kalah bersaing karena operator asal Israel memiliki kapabilitas 3G hingga 4G sehingga juga mampu menarik lebih banyak pelanggan bernilai tinggi. Selain itu, kebijakan larangan juga telah secara signifikan menghambat pengembangan telekomunikasi Palestina, seperti larangan Israel kepada Palestina untuk mengimpor peralatan untuk perusahaan sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Operator Palestina juga tidak bisa beroperasi di lebih dari 60 persen wilayah Tepi Barat karena telah menjadi daerah pendudukan Israel. Meski didera sejumlah hambatan itu, otoritas Palestina telah mengadopsi kebijakan perizinan yang relatif liberal untuk Internet Service Providers (ISPs).

Saat ini terdapat lebih dari 20 ISP yang memiliki hak untuk berinvestasi secara langsung dalam infrastruktur broadband dan juga untuk mengoperasikannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika