REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) Purnama mengatakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat dijadikan sebagai alat untuk menilai gaya hidup pejabat.

Pernyataan Basuki itu disampaikannya secara langsung terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi pada Kamis (31/3) malam.

"Dengan adanya LHKPN, masyarakat bisa mengetahui gaya hidup dan jumlah harta milik pejabat, baik sebelum, selama menjabat, maupun setelah akhir jabatan," katanya, Jumat (1/4).

Menurut Ahok, melalui LHKPN, maka dapat diketahui pula jumlah harta, pendapatan serta kewajiban pajak yang sudah dibayarkan oleh pejabat yang bersangkutan.

"Makanya, dari dulu saya selalu tegaskan, kalau mau jadi pejabat, ya harus lapor LHKPN. Setelah lapor LHKPN, buktikan berapa pajak yang dibayar. Penghasilan pejabat juga bisa dicek disitu (LHKPN)," ujar Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku rutin menyerahkan LHKPN sejak menjadi pejabat negara. Dia juga mewajibkan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar menyerahkan LHKPN.

Sementara itu, terkait OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Mohamad Sanusi, dia tidak banyak berkomentar. Dia mengaku baru mengetahui OTT tersebut melalui pemberitaan di media massa.

"Saya tidak tahu soal itu (OTT), baru tahu di berita saja. Saya tahunya dia (Sanusi) hidup mewah. Jam tangannya miliaran, mobilnya miliaran. Saya tidak tahu. Mungkin dia orang kaya," ucap Ahok.

(Baca juga: Penangkapan Sanusi Terkait Izin Reklamasi Teluk Jakarta?)