REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Setelah mendaftarkan kepengurusan rekonsiliasi ke Kementerian Hukum dan HAM awal pekan depan, Golkar diprediksi akan segera melaksanakan rapat pleno.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, pelaksanaan rapat pleno untuk mengambil keputusan soal pelaksanaan munas luar biasa. Meskipun, Golkar masih berharap rapat pleno dilakukan setelah keluar Surat Keputusan Pengesahan kepengurusan rekonsiliasi.

“Lebih baik (pleno) setelah keluar SK, tapi dinamika bisa mengubah dan pleno dilaksanakan sebelum keluar SK dari Menkumham,” tutur Idrus di Jakarta, Jumat (1/4).

Idrus menambahkan, dalam rapat pleno yang sempat tertunda itu dipastikan untuk mengambil keputusan soal pelaksanaan munas. Yaitu membuat pelaksanaan munas menjadi formal dengan meminta persetujuan seluruh pengurus DPP Partai Golkar.

Idrus memastikan Golkar tetap menggelar munas luar biasa sesuai kesepakatan antara dua ketua umum Golkar Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang dimediasi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kalaupun masih ada usulan agar munas tidak digelar setelah pengesahan SK Kepengurusan rekonsiliatif, usulan itu diabaikan. Menurut Idrus, patokan rapat pleno sudah jelas dari kesepakatan yang digelar 3 tokoh Golkar.

Rapat pleno hanya akan memformalkan soal kesepakatan tersebut. Hal itu juga sesuai janji Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang menyatakan munas luar biasa Golkar digelar sebelum Bulan Ramadhan.

“Diabaikan usulan tidak menggelar munaslub, kan rapat pleno hanya untuk memformalkan apa yang sudah menjadi kesepakatan,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika