REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi memerintahkan penyelidikan atas dugaan korupsi yang dilakukan para pejabat minyak senior negaranya.
Perintah itu menyusul laporan yang diterbitkan Huffington Post dan Fairfax Media soal suap skala besar oleh perusahaan Unaoil yang berbasis di Monako.
Nama empat pejabat senior Irak dilaporkan sebagai penerima suap dari Unaoil selama kurun waktu 2004 hingga 2012. Termasuk di antaranya mantan Menteri Perminyakan Abdul-Karim Elaibi dan Menteri Pendidikan Tinggi Hussain al-Shahristani yang sebelumnya menjabat sebagai menteri perminyakan dan wakil perdana menteri bidang energi.
Publikasi media itu mengklaim mendapatkan informasi dari ratusan ribu email internal antara tahun 2002 sampai 2012 yang didapatkan selama enam bulan investigasi mereka.
Laporan itu mengatakan bahwa Unaoil melakukan suap sekira 25 juta dolar AS melalui perantara untuk mendapat dukungan dari pejabat tinggi Irak.
Laporan itu juga menuliskan bahwa perusahaan menyuap karyawan senior yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan minyak internasional di Irak.
Sementara, Hussain al-Shahristani telah membantah kebenaran tuduhan itu dan meminta dua media internasional terkait menunjukkan bukti dokumen yang mereka jadikan dasar pemberitaan.
"Saya tidak pernah bertemu atau berkomunikasi baik secara langsung, melalui perantara, atau dengan cara lain dengan salah satu orang yang disebutkan itu selama periode 2010 dan 2012, sebelum, maupun sesudahnya," kata al-Shahristani kepada para wartawan di Baghdad, Sabtu (2/4).
Pemerintah Irak diketahui sangat tergantung pada sektor minyak, yang menjadi sumber dari 95 persen anggaran negara. Selama bulan Maret 2016, pendapatan minyak bulanan Irak naik lebih dari 30 persen menjadi 2,9 miliar dolar AS.
Dalam beberapa hari terakhir, pihak berwenang Monako telah menginterogasi sejumlah eksekutif Unaoil. Kantor pusat perusahaan dan rumah mereka juga digeledah menyusul permintaan pemeriksaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika