REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan perpustakaan DPR tengah menjadi perhatian publik. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pembangunan perputakaan DPR bukan hal yang seharusnya menjadi prioritas.

"Pertanyaannya apa urgensi dari membangun mega proyek perpustakaan, seharusnya itu bukan sebagai prioritas DPR," tegasnya, Sabtu (3/4).

Danhil menuturkan sebaiknya anggaran tersebut dapat digunakan untuk pembangunan dinding sektor yang lain. Misalkan ingin membangun perpustakaan, lebih baik untuk mengembangkan Perpustakaan Nasional.

Menurutnya, pembangunan perpustakaan tidak tepat dibangun oleh DPR. Sebab DPR sudah memiliki perpustakaan, dan tidak mungkin parlemen membuka pelayanan untuk publik.

"Nanti perpustakaan nasional untuk apa. Sehingga lebih baik dananya diserahkan kepada Perpustakaan Nasional," katanya.

Ia melanjutkan bisa juga dananya disebarkan untuk meratakan pembangunan perpustakaan di daerah-daerah. Karena itu, lebih perioritas daripada membangun perpustakaan terbesar se-Asia tenggara di DPR.

Danhil menambahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) harus melakukan pengawasan dan pendampingan terkait pembangunan gedung perpustakaan DPR RI.

"Jadi mereka dapat melakukan proses pengawasan dalam anggaran tersebut," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika