REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Ketua DPRP Papua, Yunus Wonga mengapresiasi rencana pemerintah untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Menurutnya hal tersebut bisa membangkitkan kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah.
"Kami menyambut positif rencana tersebut sehingga para pelaku dapat dijatuhi hukuman setimpal," ujarnya.
Politikus Partai Demokrat Papua itu mengatakan, selama ini berbagai kasus pelanggaran ham yang terjadi tidak terungkap sehingga menurunkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah.
Apalagi para pelaku pelanggaran ham yang pada umumnya aparat keamanan melakukan aksinya bukan atas perintah komandan. Akibat aksi yang dilakukan menyebabkan korban dikalangan warga sipil, seperti halnya yang terjadi di Enarotali, Kabupaten Paniai, Desember 2014 lalu, kata Ketua DPRP Papua Yunus Wonda.
Wonda mengatakan, masyarakat Papua saat ini menunggu penyelesaian kasus pelanggaran ham termasuk sanksi yang akan diberikan. Panglima dan Kapolda harus siap memberikan sanksi kepada anggota yang dinyatakan terlibat dalam kasus pelanggaran ham, harap Yunus Wonda.
Sebelumnya Menkopolhukam dalam kunjungannya ke Jayapura akhir Maret lalu menyatakan, tercatat 16 kasus pelanggaran ham di Papua namun dari jumlah tersebut tercatat delapan yang tidak masuk dalam kasus pelanggaran HAM. Namun untuk memastikannya saat ini masih diteliti lebih lanjut, kata Menkopolhukam Luhut Pandjaitan.
