REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Subulussalam, Aceh menyarankan tes urine bagi PNS di daerah itu, sebaiknya dilakukan dengan cara inspeksi mendadak (sidak), sehingga siapa pemakai narkoba akan lebih jelas.
"Rencana tes urine bagi setiap PNS ini sangat baik, tapi waktunya harus dirahasiakan jangan sampai bocor," kata Ketua IDI Kota Subulussalam dr Sarifin Usman Kombih di Subulussalam, Ahad (3/4).
Ia mendukung penuh rencana Wali Kota Subulussalam Merah Sakti untuk melakukan tes urine kepada PNS. "Ini warning yang bagus, supaya jangan sampai ada PNS Subulussalam yang mengkonsumsi narkoba," kata Sarifin Usman.
Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Penanggalan ini mengatakan, jika rencana tes urine dipublikasikan hari dan waktunya, maka hasilnya tidak akan maksimal. "Mereka bisa mengantisipasi, sehingga waktu tes urine hasilnya negatif, karena yang dites air kencing satu minggu saja mudah menghilangkannya, kecuali tes dirambut itu bertahun baru bisa hilang," ungkap Sarifin Usman.
Selain melakukan secara sidak, kata Sarifin Usman, saat proses pengambilan urine panitia juga harus mengawal setiap peserta yang masuk ke toilet. Karena bisa saja seseorang membawa urine orang lain yang sudah dinyatakan negatif menggunakan narkoba.
"Jika tidak dikawal, bisa saja dia bawa urine orang lain, sampai di dalam tuang ke dalam tempat yang sudah disiapkan, seolah-olah itu urine dia, banyak kasus ditemukan seperti itu," ucap dia.
"Menurut saya dua cara itu untuk melihat keterlibatan PNS, sidak dan kawal proses ambil urine. Kalau tes urine dalam waktu dekat ini, saya yakin hasilnya negatif semua, karena sudah ada warning," kata dia.
Ia menyambut baik rencana tes urine bagi PNS dan pelajar untuk membasmi narkotika dan sejenisnya di daerah yang dijuluki "Bumi Sada Kata" itu. Pasalnya, belakangan ia menemukan banyak kasus yang melibatkan pelajar tingkat SMP hingga SMA mulai dari kasus menghirup lem secara berlebihan (ngelem) dan mengkonsumsi sabu-sabu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika