REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengakui kondisi kelistrikan di Papua masih sangat memprihatinkan. Setidaknya, ada 12 kabupaten di Papua yang masih belum teraliri listrik. Untuk itu pemerintah menggagas untuk meluncurkan program Indonesia Terang.
"Dalam waktu dekat akan diluncurkan. Akan kita luncurkan pada pertengahan atuu akhir April," kata Sudirman setelah memberikan kesaksian pada persidangan anggota DPR Komisi VII dari fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo di ruang Kartika I, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Kemayoran, Jakarta, Senin (4/4).
Seperti diketahui, Dewie Yasin Limpo diduga menerima uang dari Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai, Papua, lrenius Adii dan Direktur PT Abdi Bumi Cendrawasih Setiady Jusuf. Uang tersebut ditujukan agar Dewie memasukkan proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua ke dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2016.
Dewie bersedia untuk mengusahakan proyek tersebut dengan syarat, dirinya mendapatkan fee sebesar 10 persen dari nilai total proyek yang mencapai. Merasa keberatan, Irenius dan Setiady mengajukan tawaran agar fee diturunkan menjadi tujuh persen. Dewie pun menyetujui tawaran tersebut.
Meski begitu, Sudirman berjanji, kasus tersebut tidak akan menghambat program Indonesia Terang yang akan diluncurkannya. "Enggak (menghambat), dan kita tetap memperhatikan daerah itu karena memang daerah yang memang minus dari segi kelistrikan," ucap Sudirman.
Ditanya soal proses pengajuannya, Sudirman memaparkan, pihaknya sedang memfasilitasi daerah-daerah yang minim fasilitas listrik tersebut untuk menyusun usulan. Sebab, kementerian tidak mungkin bisa mengusulkan ke DPR tanpa ada usulan dari daerah.
Meski begitu, pihaknya akan membantu penyusunan proposal pengajuan tersebut agar memenuhi syarat. "Iya kita akan punya tim fasilitator dan konsultan untuk membantu mereka supaya betul-betul proposal yang diajukan itu memenuhi syarat," kata Sudirman
Ikuti Whatsapp Channel Republika