REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2015 pada Jumat (8/4) dalam rangka pengarahan kepada mereka khususnya terkait anggaran. "Insya Allah nanti pada hari Jumat, Presiden akan memberikan arahan kepada para kepala daerah yang baru terpilih, baik itu bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/4).
Sebelum kunjungan kerja ke Maluku, Papua Barat dan Maluku Utara, Presiden Jokowi pada Senin (4/4) pagi memanggil sejumlah menteri. Selain Seskab Pramono Anung, tampak hadir di Istana Kepresidenan Jakarta, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Bambang Brodjonegoro dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Pramono mengatakan Presiden Jokowi memanggil kepala daerah baru dan akan memberi pengarahan agar apa yang menjadi kebijakan di pusat betul-betul bisa diturunkan sampai di daerah.
"Terutama adalah Presiden mau mengubah paradigma tentang anggaran. Karena tidak lagi sama dengan paradigma anggaran seperti yang sebelumnya," katanya.
Ia menyebutkan pada paradigma anggaran sebelumnya, anggaran dibagi habis. Maka saat ini diubah menjadi uang mengikuti program. "Sekarang diubah oleh beliau menjadi uang itu mengikuti program. Apa yang menjadi prioritas daerah, dari pemerintah," katanya.
Selain membahas persiapan pemanggilan kepala daerah baru, menurut Pramono, pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah menteri pada Senin pagi juga membahas persiapan rapat kabinet paripurna pada Kamis (7/4). Disebutkan, ada empat hal pokok yang akan dibahas dalam rapat kabinet paripurna. Yaitu pembahasan RAPBNP 2016, kemudahan berusaha atau easy doing business, rencana kerja pemerintah jangka menengah dan panjang termasuk one map policy dan persoalan terkini. "Presiden betul-betul ingin persoalan terkini yang ada dalam pemerintahan dapat segera teratasi," katanya.
Ia mengatakan, dalam kesempatan itu Presiden juga memanggil Menlu untuk membahas penanganan sandera. "Nanti Menlu akan diminta untuk melaporkan kepada Presiden," kata Pramono Anung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika