Senin 04 Apr 2016 14:21 WIB

Holding BUMN Dinilai Kental Birokratisasi dan Politisasi

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Nur Aini
Kementerian Negara BUMN.
Foto: Republika/Yasin Habibi
Kementerian Negara BUMN.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pembentukan perusahaan holding untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai masih terkendala birokrasi dan politik.  Menurut Chairman Infobank Institute, Eko B. Supriyanto,  tantangan utama untuk meningkatkan daya saing BUMN adalah masih kentalnya birokratisasi dan politisasi sehingga BUMN tidak bisa bergerak lebih cepat untuk memanfaatkan potensi dan kapasitasnya yang besar.

"Perusahaan BUMN masih terikat oleh birokrasi. Untuk itu pendirian holding BUMN harus diteruskan dengan reformasi BUMN dan bagaimana membebaskan perusahaan-perusahaan BUMN dari birokratisasi dan politisasi," ujar Eko, Senin (4/4).

Menurut kajian Infobank Institute, pendirian holding company untuk BUMN harus menjadi langkah restrukturisasi dan menyasar pada enam tujuan. Pertama, harus mampu mengatasi kelemahan dan hambatan yang dihadapi BUMN sehingga mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan kapasitas dan potensinya

Kedua, membebaskan perusahaan BUMN dari birokratisasi dan pengaruh kepentingan politik sehingga BUMN menjadi bagian dari pasar. "Ketiga, mampu menjamin agar perusahaan-perusahaan BUMN dipimpin oleh orang-orang terbaik tanpa harus diback-up oleh yang mensponsori baik itu parpol," ujarnya.

Empat, melaksanakan fungsi management dan leadership untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan BUMN dan menjadi perusahaan terbuka (go public).

Lima, bertanggung jawab melaksanakan merger perusahaan BUMN untuk membesarkan basis usaha sehingga lebih kompetitif untuk menghadapi pasar regional. Karena daya saing sangat dipengaruhi oleh ukuran atau basis usaha, maka pendirian holding BUMN harus dilanjutkan menggabungkan perusahaan BUMN yang bisnis dan target marketnya sama.

Terakhir, holding company bisa berperan sebagai lembaga pendanaan BUMN yang sumber dananya bisa diperoleh dari sebagian laba BUMN yang seharusnya dibayar dalam bentuk dividen kepada negara.

Ia mengatakan, penambahan modal kepada perusahaan BUMN harus berdasarkan prioritas perusahaan mana yang penting dan sedang mendesak untuk dikembangkan. Dengan menyasar enam tujuan tersebut, pendirian holding BUMN harus mendorong kinerja BUMN untuk lebih berkembang lagi sesuai dengan potensi dan kapasitasnya.

"Apabila sekarang banyak perusahaan sudah menjadi market leader di industrinya di dalam negeri, bagaimana nantinya perusahaan BUMN juga mampu berkompetisi di level regional," ujarnya.

Infobank Institute mencatat, BUMN masih mengalami pertumbuhan positif pada 2015 kendati kondisi perekonomian melemah dan kinerja dunia usaha mengalami perlambatan, bahkan penurunan. Tahun lalu, total aset BUMN naik 23,83 persen dan lima tahun terakhir rata-rata naik 16,28 persen.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement