REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menduga ada tiga hal yang mendasari pemecatan politikus Fahri Hamzah dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pertama, Fahri dinilai jauh dari tujuan internal PKS.

"Selama ini pengurus PKS menilai Fahri keluar dari itu," ujar Muradi kepada Republika.co.id, Senin (4/4).

Kedua, soal etik dan kepatutan. Kalau mau jujur, kata Muradi, figur Fahri tidak mencerminkan politikus partai Islam (dalam hal ini PKS) yang santun. Ketiga, menyangkut soal fungsionalitas PKS yang ingin mengembalikan marwah partai.

Menurut dia, selama ini banyak orang mencibir PKS lantaran memiliki figur seperti Fahri. Untuk itu, pemecatan Fahri akan memudahkan PKS memberi figur baru yang teduh, nyaman, mewakili kepatutan dan tujuan, serta 'kemasan' yang diinginkan PKS.

"Tidak heran, kalau saya jadi bagian PKS, saya akan mempertimbangkan Fahri karena tidak mencerminkan kepatutan, kewajaran, dan figurnya jauh dari aura PKS," kata Muradi.

Seperti diberitakan sebelumnya, PKS memecat Fahri. Melalui pernyataan resmi di laman resminya, PKS mengungkapkan 31 poin kronologis hingga Fahri akhirnya dijatuhi sanksi pemecatan dari keanggotaannya di partai dakwah ini oleh Majelis Tahkim (setingkat Mahkamah Partai).

Dari ke 31 poin kronologis tersebut diungkapkan awal kesalahan yang dilakukan Fahri adalah tidak mengindahkan arahan pimpinan PKS periode 2015 hingga 2020, yang berusaha memperbaiki wajah PKS di mata publik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika