REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Kondisi irigasi dari Tegal Junti sampai Poponcol, Kelurahan Cisereuh, Kabupaten Purwakarta, memrihantinkan. Pasalnya, setiap hari saluran irigasi ini selalu dipenuhi sampah rumah tangga. Setiap hari juga, petugas kebersihan diterjunkan untuk mengurangi volume sampah tersebut.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, saluran irigasi ini membelah wilayah perkotaan di bagian timur Purwakarta. Saat ini, kondisinya kotor dipenuhi sampah. Ternyata, setelah dicek ke lapangan, sampah tersebut dihasilkan dari warga yang mendiami bantaran sungai tersebut.
"Di atas tanah di bantaran sungai ini, telah berdiri rumah-rumah warga. Parahnya lagi, membuang sampahnya ke sungai," kata Dedi kepada Republika.co.id, Senin (4/4). (Saluran Irigasi di Indramayu Masih Rusak).
Parahnya lagi, lanjut Dedi, ternyata tanah yang kini sudah berdiri rumah-rumah permanen dan tempat usaha tersebut disewakan oleh oknum PJT II Jatiluhur ke warga. Padahal, ini melanggar aturan. Sebab, tanah di bantaran sungai dilarang digunakan untuk membangun rumah.
Pantas saja, setiap harinya saluran irigasi ini selalu dipenuhi sampah. Karena warga yang tinggal di bantaran membuang sampahnya langsung ke sungai. Kondisi ini tak bisa dibiarkan. Sebab, sungai tersebut telah tercemar.
"Saya terima laporan, setiap harinya petugas harus mengangkut sampah sungai itu minimalnya dua unit truk. Bisa dibayangkan, kalau tidak setiap hari diambil," kata Dedi.
Melihat kondisi ini, Dedi langsung menghubungi salah satu pegawai PJT II Jatiluhur. Dia sangat menyayangkan, dengan sikap perusahaan BUMN tersebut yang telah menyewakan tanah bantaran sungai.
Akan tetapi, pegawai yang diketahui bernama Andri itu, tak bisa menjelaskan soal sewa menyewa tanah tersebut. Sebab, dia bertugas di wilayah seksi Wanayasa. Oleh Andri, Dedi disarankan untuk menemui kepala PJT II Jatiluhur seksi pengairan dan irigasi yang kantornya di Jl Veteran.
Tetapi, setibanya di kantor tersebut Dedi tak menjumpai kepala seksinya. Dia hanya diterima salah seorang pegawai wanita. Pegawai wanita itu juga tak bisa menjelaskan soal alih fungsi lahan bantaran sungai tersebut. "Maaf, yang punya kewenangan Pak Kasi. Tapi, beliau sedang tidak di kantor," ujarnya, yang menolak disebutkan identitasnya.
Dengan kondisi itu, Dedi semakin kecewa. Karena lingkungan di wilayahnya ini terlihat kotor dan kumuh. Apalagi, kesadaran warga yang tinggal di bantaran sungai akan kebersihan lingkungan sangat minim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika