REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat nelayan Muara Angke berharap pemerintah segera menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang dilakukan sejumlah perusahaan pengembang. Jika tidak, hal itu dikhawatirkan bakal memberi dampak buruk bagi kelangsungan hidup mereka selaku warga yang mencari nafkah di kawasan itu.

Ketua Kelompok Nelayan Rampus Jaya Muara Angke, Castam mengatakan, saat ini pengerjaan reklamasi Pulau G di pesisir utara Jakarta oleh PT Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT Agung Podomoro Land) masih terus berjalan. Bahkan, ia memperkirakan tahap pelaksanaan proyek tersebut kini sudah mencapai 30 persen.

"(Reklamasi Pulau G) Ini harus segera dihentikan. Jika tidak, perairan di Teluk Jakarta akan semakin dangkal dan kapal-kapal nelayan bakal kesulitan melaut," tutur Castam saat ditemui Republika.co.id, Selasa (5/4).

Ia berpendapat, kasus suap yang melibatkan oknum DPRD DKI Jakarta dan pihak pengembang dalam proyek reklamasi tersebut, semestinya bisa menjadi pengingat buat pemerintah. Untuk itu, ia mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah penghentian proyek itu secepatnya.

KPK pada Kamis (31/3) lalu menangkap politikus Partai Gerindra, Mohamad Sanusi, terkait kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang berhubungan dengan proyek reklamasi wilayah pesisir Jakarta Utara oleh Pemprov DKI Jakarta. KPK juga menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL), Ariesman Widjaja, sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika