REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak elite dan perusahaan besar tidak membiayai perkebunan sawit ilegal yang dilakukan dengan cara membakar hutan dan lahan. "Hasil dari investigasi ditemukan, banyak pengembang perkebunan ilegal malah dibiayai oleh segelintir elite dan perusahaan yang banyak meraup untung," kata Direktur Eksekutif Walhi Riau Riko Kurniawan di Jakarta, Rabu (6/4).
Menurut dia, beberapa perusahaan mencoba untuk bersembunyi di balik petani kecil dan mata pencahariannya. Sehingga ada alasan pembenaran agar sumber tandan buah segar (TBS) mereka tak dipertanyakan.
Ia berpendapat bahwa jika perusahaan benar-benar peduli terhadap petani kecil, mereka seharusnya bekerja secara langsung dengan petani kecil di daerah sebagai gantinya. "Ini adalah waktu yang tepat bagi semua pemangku kepentingan bersama-sama mengatasi ilegalitas sistemik dan tidak berkelanjutan di sektor kelapa sawit Indonesia," katanya. Selain itu, Riko mengatakan perlu pula untuk benar-benar memastikan bahwa industri benar-benar mengubah jalannya menjadi ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Sejumlah perusahaan sawit seperti PT Asian Agri Group telah memberikan fasilitas pendidikan dan latihan lanjutan dalam penanganan serta pencegahan kebakaran lahan dan hutan bagi 21 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. "Kami percaya bahwa suksesnya pencegahan karlahut harus dapat dukungan berbagai pihak. Kami telah berikan dukungan dengan cara fasilitasi penyelenggaraan diklat berupa tempat praktek, sosialisasi dan simulasi," papar Kepala Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Asian Agri, Rafmen di Pekanbaru, Selasa (5/4).
Diklat lanjutan karlahut diikuti 21 perusahaan perkebunan sawit di Riau dengan mengirimkan perwakilan sebanyak 36 orang peserta dan berlangsung selama tiga hari atau dari 30 Maret-1 April 2016 bertempat di Training Center Asian Agri, Kecamatan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.
Selain itu, peran perusahaan juga terlihat seperti inisiatif dilakukan beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang akan memberikan insentif bagi desa yang berhasil mencegah kebakaran lahan dan hutan.
"Kami melihat peran serta masyarakat masih cukup minim untuk menangani kebakaran. Atas dasar itulah, perusahaan ingin memberikan stimulan kepada masyarakat yang ikut mencegah kebakaran hutan dan lahan," kata Senior Manager PT Unggul Lestari Toris di Sampit.
Menurut dia, sosialisasi yang diselenggarakan merupakan salah satu wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Desa yang nihil kebakaran lahan dan hutan akan diberikan penghargaan atau insentif yang dapat digunakan untuk peningkatan fasilitas umum dan kesejahteraan di desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika