REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam bocoran dokumen Panama Papers, terdapat sejumlah nama perusahaan dan nama orang asal Indonesia yang menjadi klien Mossack Fonseca, sebuah firma hukum asal Panama.

Nama-nama perusahaan dan orang tersebut masuk ke dalam dokumen finansial itu karena pernah menyewa Mossack Fonseca untuk mendirikan perusahaan atau menempatkan uangnya di negara bebas pajak (tax haven) seperti Singapura, British Virgin Islands dan Cayman Islands. Selama ini disinyalir penempatan dana di negara tax haven ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak di negara asal.

Namun, menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, tidak semua pendirian perusahaan atau penempatan dana di negara tax haven ini dilakukan untuk tujuan menghindari pajak. 

Sofyan menjelaskan, selain mengemplang pajak, ada juga motivasi yang lainnya. Ia mencontohkan, banyak perusahaan atau investor yang ingin berinvestasi ke sebuah negara, tapi tidak masuk langsung karena masalah regulasi yang belum selesai. 

"Maka mereka menggunakan shell company atau paper company itu sampai semua kegiatan usaha berjalan, itu motif pertama," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/4).

Motif kedua, lanjut Sofyan, misalnya orang kaya yang memiliki perkawinan yang tidak ada perjanjian bagi harta. Kemudian untuk menghindari harta dibagi dua, maka si suami atau istri membuat shell company agar tidak diketahui pasangannya.

"Jadi tidak bisa digeneralisir dan praktek itu umum sekali. Bisa anda lihat perusahaan-perusahaan Indonesia (yang bayar pajak) itu kan termasuk dalam daftar perusahaan yang dikeluarkan itu," ujarnya. 

Selain itu, menurutnya ada juga orang menyembunyikan paper company itu untuk menghindari sesuatu supaya orang lain tidak tahu. Sehingga motivasinya bermacam. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika