REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Keputusan jadi atau tidaknya rencana pembelian mobil jenis Toyota Fortuner untuk anggota DPRD Jabar, saat ini masih menggantung. Padahal, elemen masyarakat sudah banyak yang menyatakan menolak dan mendorong dihapuskan.
Namun, baik Pemprov Jabar dan DPRD Jabar belum bersikap tegas menyikapi gelombang penolakan masyarakat tersebut. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, kembali membuat pernyataan sama seperti sebelumnya. Pria yang akrab disapa Aher tersebut tak melontarkan kata yang pasti jika dia akan membatalkan rencana pembelian mobil untuk anggota dewan.
"Iya tentu harus mendengar suara masyarakat. Artinya sebaiknya siapapun kita harus mendengar suara masyarakat," ujar Aher, di Gedung Pakuan, Kamis (7/4).
Saat ditanya apakah Pemprov Jabar akan menghapus usulan pengadaan mobil mewah tersebut, Aher menegaskan, Ia akan mengikuti keinginan masyarakat. Senada dengan Aher, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari pun tidak memberikan pernyataan yang pasti. Ineu, hanya berencana menggelar rapat pimpinan untuk menyikapi masalah ini.
"Kami perlu rapim dulu karena beberapa hari ini cukup berkembang juga. Kita tunggu hasil rapat," katanya.
Saat ditanya perlu atau tidak pengadaan mobil dinas ini ditunda atau tidak menyusul banyaknya penolakan, Ineu enggan memberikan banyak komentar. Ia, akan menyerahkan seluruhnya pada hasil rapat yang akan digelar dalam waktu dekat.
"Kami sudah menyampaikan bahwa prosesnya panjang jadi harus diputuskan dulu lewat rapim,"katanya.
Ineu juga membantah jika usulan pembelian mobil dinas untuk 100 anggota DPRD ini menjadi "mahar" dari pihak eksekutif kepada DPRD yang saat ini tengah membahas LKPJ Gubernur Jawa Barat tahun 2015. "Enggak lah, tidak ada hubungannya. Saat di Pakuan juga kita hanya bahas rencana kerja tahun ini," katanya.
Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat, Abdul Nasir, usulan mobil dinas baru DPRD Jabar ini tak relevan. Apalagi, usulan tersebut diajukan saat kondisi seperti sekarang ini. Saat ini, Jawa Barat sedang menghadapi PON yang akan digelar beberapa bulan lagi.
Akibatnya, kata dia, ada beberapa bantuan gubernur yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat malah ditunda. Misalnya, dana desa ditunda atau baru dibayarkan setengah dari total bantuan. "Dalam kondisi ini, dewan malah meminta mobil," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika