REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Masyarakat Adat Papua meminta PKS segera membatalkan keputusan pemecatan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di semua tingkatan. Pemecatan Farhi, menurut Ketua Masyarakat Papua Yan Piet Yarangan, sama dengan pembunuhan demokrasi di Indonesia. alasannyam bagi masyarakat Papua, Fahri dianggap sebagai salah seorang pejuang demokrasi yang dikenal oleh masyarakat Indonesia secara umum dan oleh masyarakat Papua secara khusus.
“Terus terang kami gusar dengan pemecatan Fahri,” kata Yan Piet di Jakarta, Kamis (7/4).
Yan pun meminta PKS segera membatalkan keputusannya karena hal ini sangat menimbulkan kecemasan masyarakat Papua untuk berada dalam kerangka NKRI. Jika sosok besar seperti Fahri yang dikenal sejak reformasi sebagai tokoh dan pejuang yang berada dalam lingkaran kekuasaan di pusat bisa diperlakukan seperti ini, kata Yan, maka bagaimana dengan masyarakat Papua yang jauh dari pusat ?
“Jika pejuang demokrasi dihambat atau dibunuh kebebasannya, maka ini sama dengan pembunuhan masa depan Indonesia,” ujarnya.
Dia pun menceritakan salah satu momentum saat masyarakat Papua sangat menghormati Fahri, yaitu ketika masyarakat adat Papua hendak melaksanakan suatu pertemuan demokratis membicarakan masa depan masyarakat adat yang ditindas dan dirampok hak-hak kepemilikannya dengan menyelenggarakan konferensi besar masyarakat adat Papua tahun lalu. Fahri adalah satu-satunya pejabat pusat yang mendukung langkah itu.
Menurut Yan, banyak pihak yang mengajukan keberatan atas konferensi tersebut. Namun, mereka tidak memiliki dasar hukum yang benar dan tidak jujur. Adalah seorang Fahri Hamzah, satu-satunya tokoh yang kemudian berani menjamin bahwa konferensi besar masyarakat adat Papua adalah wadah demokrasi yang harus dihormati dan didukung demi kemajuan Indonesia yang lebih cepat dan manusiawi. “Dia pun menghubungi semua pihak dan menjelaskan hal ini,” ujar Yan.
Masyarakat Papua pun mengenal Fahri sebagai tokoh yang pluralis, demokratis, humanis, dan dapat menangkap apa yang diderita rakyat. Fahri juga dikenal sebagai sosok yang konsisten dalam berpikir, bertindak, dan berkarya. “Kami menilai Fahri adalah tokoh penerus dari orang-orang hebat seperti BJ Habibie dan Gus Dur yang sangat demokratis, pluralis, humanis dan dapat menangkap ruh penderitan rakyat,” tegasnya.
Yan menyesali langkah PKS yang memecat Fahri dari DPR. Apalagi, dengan alasan apa pun, DPR adalah lembaga legislatif yang merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan dan bukan mewakili wilayah-wilayah tertentu saja di Indonesia. Yan tidak menerima apabila PKS memandang sikap Fahri yang berani bicara apa adanya dianggap tidak sesuai dengan budaya Indonesia. “Indonesia itu beragam, kalau orang Timur, yah gaya bicaranya seperti Fahri. Jangan dianggap kalau berani berbicara lantang dan jujur seperti Fahri dianggap tidak berbudaya Indonesia,” katanya.
Fahri, kata Yan, bukan sekadar milik PKS, tapi sudah menjadi milik bangsa Indonesia, sehingga PKS tidak bisa seenaknya saja memecat seorang kader tanpa alasan yang jelas yang sesuai dengan aturan perundangan. Dia pun menilai PKS bukan partai yang reformis yang menghargai demokrasi dan kebebasan berbicara dan berpikir seseorang. Di mata Yan, PKS seperti mengembalikan era otoriter terhadap kadernya sendiri dengan semua orang dibungkam dan tidak mendukung adanya ruang kebebasan dalam berpikir dan berkreasi. “Sampai kapan pun keadilan tidak akan terjadi jika orang berbicara dibungkam,” ujar Yan.
