REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut bahwa jabatan yang diamanatkan padanya saat ini bersifat politis. Karenanya, Susi mengatakan bahwa ia bisa kapan saja lengser dari jabatan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Susi dalam pidato sambutan untuk meresmikan beroperasinya empat armada kapal pengawas perikanan di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (8/4).
Mulanya, dia memaparkan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga laut Indonesia dari para pencuri ikan. Susi menyebut, bertahun-tahun sumber daya laut Indonesia dijarah asing, sementara nelayan kita hanya mampu menangkap ikan-ikan yang berharga murah.
Namun, kini dia dengan bangga menyebut kesejahteraan nelayan makin membaik seiring dengan tertangkapnya kapal-kapal pencuri ikan. Menurut Susi, kemampuan daya beli nelayan juga meningkat dari 89 menjadi 110 di kuartal pertama 2016.
Susi mengingatkan para jajarannya agar pencapaian tersebut dipertahankan. Ia tak mau lagi kedaulatan Indonesia dilecehkan oleh para pencuri ikan asing. "Jabatan menteri ini jabatan politis. Saya bisa besok berhenti. Tapi saya bicara, nasionalisasi perikanan tidak boleh diubah lagi," tegasnya.
Pernyataan Susi tersebut seolah makin menguatkan rumor bakal adanya reshuffle jilid II di Kabinet Kerja. Namun, kinerja kementerian yang dipimpin Susi sendiri sebenarnya termasuk dalam kategori baik. Presiden Joko Widodo bahkan beberapa kali memuji Susi yang berhasil melakukan reformasi anggaran sehingga dapat menghemat uang negara triliunan rupiah.