REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan ‎mengalokasikan dana sekitar Rp 3 triliun untuk pembangunan 200 ribu jaringan gas (jargas) rumah tangga tahun depan atau meningkat dari alokasi anggaran 2016 sebesar Rp 1,3 triliun.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, mengatakan pihaknya akan mengusulkan hal ini kepada ke Komisi VII DPR RI.

"Mekanismenya dengan membangun jaringan gas ke rumah tangga kita usulkan dari Kementerian ESDM ke Komisi VII untuk disetujui. Kalau disetujui dibahas di Banggar," ujarnya dalam diskusi di Gedung Migas, Kuningan, Jakarta, Jumat (8/4).

Wiratmaja mengungkapkan, pemanfaatan jaringan gas jauh lebih irit daripada menggunakan tabung elpiji. Kendati begitu, ia meminta keaktifan kepala daerah dalam pembangunan jargas.

"Kita perlukan untuk menyiapkan, mengusulkan, sangat kita perlukan komunikasi," ujarnya.

Ia melanjutkan, anggaran untuk subsidi Liquid Petroleum Gas (LPG) atau elpiji 3 kg  secara bertahap mulai tahun depan akan dialokasikan untuk pembangunan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.

"Akan kita alihkan untuk pembangunan infrastruktur jargas, sehingga jargas bisa lebih cepat digerakkan. Kalau dicabut sih nggak, pengalihan saja," ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan jargas secara langsung akan mengurangi konsumsi elpiji. Kata dia, semakin luas jargas rumah tangga, maka akan semakin kecil pula subsidi untuk elpiji.

"Karena, gas bumi lebih murah dibanding elpiji dan tak perlu diimpor. Begitu jargas terbangun, konsumsi elpiji di sana kan berkurang. Itu yang bergerak terus," ujarnya.

Ia melanjutkan, penghapusan subsidi elpiji akan dimulai di kota-kota yang sudah sebagian besar penduduknya mendapat jargas, seperti Prabumulih salah satunya.

"Prabumulih tahun depan 90 persen sudah jargas, elpiji-nya otomatis akan mulai hilang di sana, subsidinya akan berkurang," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika