REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta daerah berperan meningkatkan posisi daya saing Indonesia yang saat ini masih jauh di bawah negara-negara lain.
"Indeks daya saing kita di posisi 4 dengan rasio indek 4,52, kalah dengan Malaysia, Thaialnd, apalagi dengan Singapura," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/4).
Presiden juga menyebutkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia masih di bawah negara lain yaitu 109 pada tahun 2016 dari sebelumnya 120.
"Tahun depan saya targetkan di peringkat 40, daerah harus mendukung, tidak bisa kita di 100, kita ini kapal besar, kita kalah dengan Malaysia yang di 18 dan Thailand 49, " kata Presiden.
Menurut dia, yang harus dilakukan adalah mempercepat dan mempermudah orang untuk melakukan kegiatan usaha terutama UMKM. "Jangan ada perda yang hambat, perda harus mempermudah investasi dan kegiatan berusaha," katanya.
Presiden menyebutkan saat ini terlalu banyak aturan di negara ini. Ada 42.000 aturan yang justru memperlambat orang untuk bertindak di lapangan.
"Izin juga terlalu banyak, setiap datang ke daerah listrik byar pet, ternyata kendala izin dan pembebasan lahan, ada 59 izin yang harus dilalaui, bagaimana tidak byar pet, ini kita potong jadi hanya 22 izin, " katanya.
Presiden juga menyebutkan ada sekitar 3.000 perda bermasalah. "Saya perintahkan tak usah dikaji, tapi dihapus saja. Ini sangat menyulitkan kita semua, kalau dikaji sebulan mungkin cuma dapat 5-7 perda," katanya.
Menurut dia, harus ada semangat deregulasi untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat. Jokowi menyebutkan sebetulnya Indonesia tidak perlu takut dengan kompetisi. Ia mencontohkan BRI dan BNI pada tahun 1975, pegawainya sudah pulang jam satu atau dua siang.
"Begitu ada Paket Oktober, sistem mereka jauh lebih baik dan untung tahun lalu Rp24 triliun," katanya.
Presiden juga mencontohkan SPBU Pertamina yang pada tahun 1980-an kumuh dan tak pernah dicek. "Yapi begitu ada pesaing, Shell, Total, Petronas, yang asing malah ada yang tutup," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika