REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR -- Mabes Polri menunjuk Brigadir Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kapolda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat setelah pejabat lama Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar telah resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
"Sprint (surat perintah) telah dikeluarkan oleh Mabes Polri dan ditandatangani Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti," ujar Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Frans Barung Mangera di Makassar, Jumat.
Dia mengatakan, surat perintah Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti itu sudah turun dan dalam sprintnya terhitung mulai tanggal 7 April 2016, Brigjen Pol Gatot Edi Pramono untuk sementara menjadi Plt.
Frans mengaku, dengan adanya sprint itu, semua administrasi dan penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kepolisian akan dilaksanakan oleh Wakapolda Sulsel yang ditunjuk menjadi Plt sementara.
"Mulai sekarang, semua tugas-tugas yang ditinggalkan oleh pejabat lama akan dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang baru sampai Mabes Polri menunjuk pejabat defenitif," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melantik Pudji Hartanto Iskandar sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada Kamis (7/4) di kantor Kementerian Perhubungan.
Jonan mengatakan pemilihan tersebut dilakukan dengan cara lelang jabatan dan seluruh pihak boleh mengajukan, baik itu internal maupun eksternal lingkungan Kemenhub asalkan memenuhi ketentuan.
"Dari sekian orang yang diseleksi, kami menganggap Pak Pudji paling mampu," katanya.
Dia menuturkan fokus kerja yang harus segera dilaksanakan oleh Dirjen yang baru ini, di antaranya revisi anggaran 2016, isu taksi daring (online), penyerahan pengelolaan terminal Tipe A dan jembatan timbang ke pemerintah pusat serta pembentukan balai.
"Satu lagi yaitu yang paling dekat secara tradisi, yaitu operasi mudik Lebaran, Dirjen Darat menjadi koordinator nasional Operasi Mudik Lebaran," katanya.
Dalam kesempatan sama, Pudji mengaku siap menjalankan tugas barunya sebagai Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub.
"Pertama, sebagai pejabat baru tentunya akan konsolidasi, melihat, menganalisa dan evaluasi sejauh mana yang telah dikerjakan dan apa yang diperintahkan sesuai dengan arahan Bapak Menteri," katanya.
Pudji juga akan berfokus kepada masalah yang dipaparkan Menhub Jonan terkait taksi online, penyerahan pengelolaan terminal Tipe A dan jembatan timbang ke pemerintah pusat serta pembentukan balai.
"Isu sosial masyarakat, seperti taksi online akan menjadi pintu masuk saya mencari tahu sampai sejauh mana langkah yang dilakukan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika