Sabtu 09 Apr 2016 18:53 WIB

Pengamat : Reshuffle Harus Dilihat dari Sisi Prestasi Menteri

Rep: C21/ Red: Bayu Hermawan
Presiden Joko Widodo
Foto: Reuters/Darren Whiteside
Presiden Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Ali Munhanif yakin Presiden Joko Widodo telah mempunyai penilaian matang sebelum memutuskan melakukan reshuffle kabinet.

Ali mengatakan untuk meningkatkan kinerja kabinet, Presiden Jokowi harus mendasarkan keputusan reshuffle dari sisi prestasi dan kinerja seorang menteri selama dua tahun ke belakang.

"Jadi pertama keriteria yang tidak perform. Kedua mereka yang memiliki masalah hukum," ujarnya, Sabtu (9/4).

Ia juga mengingatkan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Menurutnya semua Parpol yang berada didalam pemerintah sudah seharusnya menyerahkan keputusan tersebut kepada presiden, dan tidak membuat gaduh. Parpol pun harus sadar bagaimana kinerja dan prestasi menteri mereka selama ini.

"Baik yang berlatar belakang partai maupun profesional, tetapi jangan keliru bahwa Jokowi memerlukan dukungan partai-partai dalam menginisiasi kebijakan-kebijakan," kata dia, Sabtu (9/4).

Namun bagaimanapun, Munhanif menuturkan presiden harus menyelamatkan pola koalisi yang selama ini mengikat dengan partai dulu (pendukungnya dulu).

"Jangan sampai reshuffle yang dibuat dalam waktu dekat akan ribut antar partai," ucapnya.

Sementara itu, terkait nama salah satu menteri yang namanya mencuat di dalam Panama Pappers. Munhanif menuturkan dengan jam terbang tinggi dan pengalaman CEO sebuah perusahaan besar serta Menteri di Kabinet Megawati, membuat harus adanya investigasi.

Misalkan ada nama sejumlah kabinet yang masuk ke dalam daftar, dia mengatakan publik harus diyakinkan secara investigasi. Namun jangan sampai karena masalah Panama Papers seorang menteri diganti.

"Itu bisa menjadi keriteria yang bersangkutan, namun tidak satu-satunya," ujarnya.

Dia menilai lebih penting melihat masalah performa  kabinet yang menggunakan multi partai. Sehingga harus membuat hubungan harmonis antara presiden dan kabinetnya. Tentu saja juga antara partai yang ada di dalam kabinet.

"Saya kira itu kriteria utama untuk bisa memperbaiki kerja kementerian selama tiga tahun mendatang. Itulah salah satu Panama Papers bisa menjadi salah satu perhatian, namun baru sebatas penyelidikan dan saya kira harus diinvestigasi terus," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement