REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2016-2021, Romahurmuziy (Romi) tidak terlalu memikirkan jatah menteri atau jabatan dalam rencana perombakan (reshuffle) kabinet oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau jatah-menjatah sebenarnya urusan presiden, tetapi bagi PPP secara khusus menyediakan puluhan kader untuk ditempatkan di mana pun," katanya usai penutupan Muktamar VIII di Jakarta, Ahad (10/4).

Namun Romi menegaskan pembagian kerja di partai berlambang Kakbah tersebut telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga ketua umum akan tetap memegang roda kepemimpinan partai.

Jika memang ada kader-kader PPP terbaik lainnya yang lebih layak untuk mengemban amanah untuk bergabung di dalam Kabinet Kerja maka Romi akan mengusulkan nama yang bersangkutan ke presiden.

Usai terpilih menjadi Ketua Umum PPP pada muktamar islah tersebut, Romi masih menyusun formasi kepengurusan hingga batas waktu 14 hari sejak hari ini.

"Sesuai hasil rapat komisi A semalam yang telah diplenokan tadi pagi, formatur diberikan waktu dua minggu untuk menyusun kepengurusan inti PPP," ujarnya menjelaskan.

Romi resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk periode kepengurusan 2016-2021 secara aklamasi. Dalam pemilihan yang dilangsungkan dalam kegiatan Muktamar VIII di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Sabtu, sebanyak 1.062 anggota PPP menyatakan setuju Romi memimpin partai berlambang Kabah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika