REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muktamar Islah PPP yang ditutup Ahad (10/4) sore memilih Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP baru. Walaupun muncul penolakan dari Djan Faridz, Romi panggilan akrab Romahurmuziy, dinilai harus mengakomodir dua kepengurusan lalu yang membuat PPP terpecah.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto mengatakan, sebagai ketua umum yang baru terpilih dari muktamar islah, Romi harusnya bersikap lebih bijak. Jangan tunjukkan ego sektoral setelah terpilih sebagai ketua umum.

"Salah satu cara meredam konflik kembali terjadi adalah membaur dua kepengurusan," kata dia kepada Republika.co.id, Ahad (10/4).

Gun gun berharap usai muktamar islah ini, kedua belah menempuh mekanisme mutual understanding, saling memahami. Sehingga ada proses komunikasi kedua belah pihak.

"Toh sebagian dari kedua belah kubu yang bertikai sudah mulai menjajaki proses kebersamaan di muktamar islah ini," kata dia.

Setelah mengalami konflik panjang, PPP akhirnya melakukan muktamar islah pada Sabtu (9/4), yang dihadiri oleh Ketua Majelis Syariah PPP KH. Maimoen Zubair, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Djan Faridz, Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta enggan hadir di muktamar islah ini. Muktamar yang ditutup pada Ahad (10/4) menghasilkan kepengurusan baru diantaranya Ketua Umum baru Romahurmuziy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika