REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muktamar Islah telah menunjuk Romahurmuziy sebagai Ketua Umum kepengurusan baru PPP. Kepengurusan Romi, sapaan akrab Romahurmuziy, diharap tidak melakukan pemecatan kader PPP yang selama ini berseberangan demi menjaga kestabilan partai.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto mengatakan selain membaur dua kubu PPP dalam satu kepengurusan, Romi harus berkomitmen tidak melakukan pemecatan kader.

Komitmen tidak memecat kader yang berada di kubu yang berbeda ini, menurut Gun Gun sangat penting demi mengembalikan stabilitas partai berlambang kakbah ini. "Jangan ada pecat memecat bila PPP ingin tetap menjaga langkah rekonsiliasinya," ujar dia kepada Republika.co.id, Ahad (10/4).  

'Romi Harus Baur Dua Kepengurusan PPP Usai Muktamar Islah'

Bila pembauran satu kepengurusan dan tidak memecat kader itu tidak dilakukan, maka tidak ada artinya proses rekonsiliasi melalui muktamar Islah. "Jangan memandang kelompok yang berbeda lantas harus disingkirkan. Kalau itu terjadi maka muktamar islah ini sia-sia," kata dia.

Ia berharap Romi dapat lebih bijak menyatukan kembali dua kubu kepengurusan yang berbeda. Namun di lain pihak ia juga berharap pihak Djan Faridz lebih terbuka.

Ini penting demi menghadirkan kembali citra PPP sebagai rumah besar umat Islam. Di sisi lain, ia juga berharap Djan Faridz mulai menerima strategi rekonsiliasi organisasi, melalui muktamar islah.

Setelah mengalami konflik panjang, PPP akhirnya melakukan muktamar islah pada Sabtu (9/4), yang dihadiri oleh Ketua Majelis Syariah PPP KH. Maimoen Zubair, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Djan Faridz, Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta enggan hadir di muktamar islah ini. Muktamar yang ditutup pada Ahad (10/4) menghasilkan kepengurusan baru diantaranya Ketua Umum baru Romahurmuziy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika