REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Komisi pemberantasan korupsi (KPK) melakukan penggeladahan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Penggeledahan itu, terkait dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah seorang jaksa dari Kejati Jabar.
Adapun, lokasi yang digeledah tim anti rasuah ini, yaitu Kantor Bupati Subang, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor BPMP, rumah dinas bupati, dan kantor Kejari Subang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Republika.co.id, tim KPK ini menggeledah kantor Bupati Ojang Sohandi di Jl Dewi Sartika, lebih dari sejam. Tim ini, dikawal oleh aparat kepolisian yang bersenjatakan laras panjang.
Tim KPK ini, kemudian menggeledah Kantor BPMP (badan penanaman modal dan perizinan) sekitar setengah jam. Lalu, menggeladah dinas kesehatan (Dinkes) selama setengah jam. Kemudian, lanjutkan ke rumah pribadi bupati di kawasan Desa/Kecamatan Cibogo.
Dari ruangan bupati, petugas anti rasuah tersebut, membawa satu koper dokumen. Begitu juga dari kantor BPMP petugas mengamankan satu koper dokumen. Sedangkan dari kantor Dinkes, penyidik membawa lebih dari dua tas ransel dokumen. Penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen di kediaman pribadi bupati.
Akan tetapi, petugas KPK ini tak ada yang memberikan stetmen kepada awak media. Namun, penggeledahan ini terkait dengan OTT KPK terhadap seorang jaksa dan PNS wanita di lingkungan Pemkab Subang. Perkara yang membelitnya, yaitu dugaan suap kasus korupsi dana BPJS tahun anggaran 2014.
Kasus BPJS sendiri, saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. Dengan dua terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas Kesehatan Subang, Budi Subiantoro dan mantan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Jajang Abdul Kholik.
Selain penggeledahan, isu yang berkembang di wilayah Subang ini menyebutkan Bupati Subang Ojang Sohandi, turut juga tertangkap tangan tim KPK. Bahkan, sampai saat ini belum ada pihak yang mengetahui dimana keberadaan kepala daerah yang dilantik Oktober 2013 silam itu.
Ketua DPRD Subang, Beni Rudiono, mengaku, belum bisa berkomentar banyak soal OTT KPK dan kabar penahanan bupati tersebut. Karena hingga kini belum menerima informasi yang pasti.
"Informasi mengenai penahanan bupati oleh KPK masih simpang siur," ujarnya.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Subang, Adang Mulyana, mengatakan, belum bisa berkomentar lebih lanjut soal keberadaan bupati dan dugaan keterlibatannya dalam OTT KPK. Akan tetapi, sampai pukul 10.00 WIB, bupati masih berada di pemkab.
"Pukul 11.00 WIB, bupati berangkat untuk menghadiri undangan hajatan di daerah pantura. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, bupati dijadwalkan mengikuti rapat paripurna DPRD mengenai Prolegda 2016," ujarnya.
Tetapi, sekitar pukul 15.00 WIB, rapat paripurna mendadak dibatalkan. Serta, hingga kini belum ada kepastian mengenai keberadaan bupati yang juga Ketua DPC PDIP Subang tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika