REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta segera memperbaiki sitem pelayanan haji. Pasalnya, hampir semua aspek pelayanan haji dinilai masih belum memuaskan.

Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Syamsul Maarif, mengingatkan pemerintah harus sesegera mungkin melakukan perbaikan terhadap pelayanan haji. Menurut Syamsul, langkah itu wajib dilakukan demi menghindarkan masalah, yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan haji.

"Perbaikan memang harus segera dilakukan, masalah-masalah yang kerap terjadi setiap tahun tidak boleh lagi terjadi," kata Syamsul kepada Republika, Senin (11/4).

Ia menuturkan salah satu perbaikan yang bisa dilakukan, adalah pemerintah harus memenuhi jumlah makan yang memang dibutuhkan jamaah haji, terutama yang berusia lanjut. Syamsul menekankan, jamaah haji akan kesulitan kalau harus mencari makan sendiri, atau bahkan harus menahan lapar lantaran asupan yang sedikit.

Transportasi, lanjut Syamsul, merupakan aspek selanjutnya yang harus segera diperbaiki, terutama mendapatkan bis yang berusia muda untuk mobilitas jamaah. Ia menegaskan, kondisi bis yang berusia tua dan tidak memenuhi standar akan menyusahkan jamaah.

Syamsul juga mengingatkan pemerintah harus segera bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, terkait kepastian visa jamaah haji yang tidak boleh lagi bermasalah.

Ia berharap pemerintah segera benegosiasi dan memastikan kontrak-kontrak penyewa, termasuk menolak permintaan kenaikan biaya pihak muasasah yang semena-mena.

Ikuti Whatsapp Channel Republika