REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menegaskan rapat tax amnesty tidak dapat dibahas di Komisi XI DPR RI.

Sebab, persetujuan pembahasan di rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang dipimpin Ketua DPR RI, Ade Komaruddin (Akom) dinilai tidak sah, karena hanya dihadiri oleh satu pimpinan DPR saja.

Fadli bahkan mengaku tidak mengetahui ada rapat bamus, Senin (11/4) kemarin. Padahal, Fadli mengaku masih berada di ruang kerjanya hingga pukul 13.00 WIB. Fadli menuding, Akom sebagai Ketua DPR RI ingin memimpin rapat bamus untuk menyetujui pembahasan tax amnesty sendirian.

''Kesannya itu seperti diam-diam, saya kira tidak bisa (Akom) pimpin DPR seperti itu, saya jam 1 masih disini tidak ada undangan rapat bamus jam 3,'' tutur Fadli Zon di kompleks parlemen Senayan, Selasa (12/4).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan pihaknya juga termasuk menjadi pihak yang menganggap tidak sah rapat bamus yang dipimpin oleh Akom.

Menurutnya, ada hal yang seoalah sengaja disembunyikan oleh Ketua DPR dengan memimpin sendiri rapat bamus yang memutuskan menyetujui pembahasan tax amnesty.

Padahal, dalam rapat pimpinan pengganti bamus 6 April lalu, DPR sepakat untuk membawa persoalan ini dalam rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

''Jangan ada kongkalikong di belakang, janga mencederai yang diinginkan pemerintah,'' tegas dia.

Fadli menuding rapat bamus yang menyetujui pembahasan tax amnesty kemarin tidak dikomunikasikan dengan baik oleh Akom. Padahal, tax amnesty adalah kepentingan nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika