REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) terus memantau permohonan praperadilan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Matalitti. Praperadilan diajukan terkait penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim.
"Komisi Yudisial terus mengamati dan mengikuti perkembangan kasus ini. Unit lapangan juga telah ditugasi untuk terus memonitor prosesnya," ujar Juru Bicara KY Farid Wajdi melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (12/4).
Hal itu dikatakannya menanggapi keputusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Surabaya Ferdinandus yang mengabulkan sebagian permohonan praperadilan La Nyalla. Farid menjelaskan bahwa sejauh ini praperadilan memang telah diperluas ruang lingkupnya, baik berdasarkan preseden beberapa kasus sebelumnya maupun putusan Mahkamah Konstitusi.
"Namun sekali lagi bahwa proses tersebut tidak sepenuhnya kedap intervensi, di manapun tahapannya intervensi sangat mungkin datang dari manapun," kata Farid.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa KY menemukan beberapa fakta di lapangan terkait dengan sidang praperadilan La Nyalla, namun temuan-temuan tersebut belum bisa dipaparkan kepada publik.
"Kami ingin memastikan hasilnya matang dan tidak terlalu terburu-buru," ujarnya. Menurut dia, hal ini diperlukan untuk menjaga independensi hakim sepenuhnya.
La Nyalla mengajukan permohonan praperadilan setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi penggunaan dana hibah Kadin Jatim untuk pembelian saham perdana (IPO) Bank Jatim. La Nyalla menganggap penetapannya sebagai tersangka tidak sah karena kasus itu sudah tidak bisa diajukan lagi ke persidangan.
Sementara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan penetapan La Nyalla sebagai tersangka dilakukan berdasarkan pengembangan kasus korupsi dana hibah yang sebelumnya. Kejaksaan menyatakan telah memiliki empat alat bukti bahwa La Nyalla layak dijadikan tersangka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika