REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Steering Committe (SC) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar menyetujui ada setoran uang tiap bakal calon ketua umum (caketum) Golkar. Namun, besaran setoran untuk bakal caketum Golkar ini belum diputuskan oleh SC.
Ketua SC Munaslub, Nurdin Halid mengatakan, dalam rapat SC yang digelar di DPP Partai Golkar, Rabu (13/4), akhirnya disepakati ada setoran uang dari bakal Caketum. Uang setoran ini untuk biaya sosialisasi dan kampanye.
SC menjanjikan adanya uang setoran ini akan melibatkan audit independen. Yaitu sejak mulai penerimaan sampai penggunaan uang setoran itu harus diaudit.
Jadi tim sukses tidak perlu khawatir terkait setoran uang ini tiap bakal Caketum. Namun, besaran setoran akan diserahkan pada rapat pleno DPP Partai Golkar.
"Ini akan dirapatkan di rapat pleno DPP Partai Golkar, bukan SC yang memutuskan itu," tegasnya.
Bahkan, bakal caketum harus menandatangani surat beberapa surat pernyataan soal biaya Munaslub yang ditanggung oleh tiap bakal Caketum ini.
Artinya, kalau bakal Caketum ingin lolos administrasi di pendaftaran bakal Caketum tanggal 21 April nanti, maka setiap bakal Caketum harus bersedia menandatangani kesediaan untuk menyetorkan sejumlah uang.
"Siap untuk menanggung pembiayaan Munaslub, tujuannya mereka tidak ada ruang untuk money politic," ujarnya.
Anggota SC Munaslub Golkar, Andi Sinulingga mengatakan dalam rapat SC muncul beberapa alternatif soal uang setoran ini. Pertama, seluruh biaya dibebankan pada kandidat.
Kedua seluruh biaya sosialisasi termasuk debat publik yang dibiayai bakal Caketum. Sedangkan biaya Munaslub ditanggung oleh panitia penyelenggara.
"Ketiga, biaya sosialisasi dan debat ditanggung kandidat termasuk setengah biaya Munaslub," katanya.
Andi menegaskan, munculnya kesepakatan soal uang setoran tersebut karena tidak ada uang kas partai Golkar. Menurut Andi, Golkar harus mulai jujur untuk mengakui bahwa kas partai politik tidak ada.
Jadi, tinggal kader partai meletakkan beban biaya penyelenggaraan munas itu kemana. Seharusnya, pertanyaan soal biaya munas atau kegiatan partai dilontarkan ke pemerintah.
"Apakah pemerintah mau membiayai partai politik atau tidak," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika