Rabu 13 Apr 2016 23:22 WIB

Generasi Muda Partai Golkar Siap Galang Dana untuk Munaslub

Rep: Reja Irfa Widodo/ Red: Angga Indrawan
Juru Bicara Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Andi Sinulingga (kiri), bersama Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia memberikan pernyataan sikap terhadap Surat Keputusan Menkumham di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (28/1).
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Juru Bicara Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Andi Sinulingga (kiri), bersama Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia memberikan pernyataan sikap terhadap Surat Keputusan Menkumham di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (28/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu tokoh inisiator Generasi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, Generasi Muda Partai Golkar siap melakukan penggalangan dana terkait pembiayaan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada 17 Mei mendatang.

Hal ini pun sekaligus menjadi reaksi atas keputusan panitia pengarah Munaslub Partai Golkar untuk meminta setoran uang kepada setiap bakal calon ketua umum Partai Golkar.

Ahmad Doli menyatakan, jika memang panitia tidak memiliki uang untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang begitu padat menjelang Munaslub, maka sebaiknya hal itu dikomunikasikan kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar. Sehingga akhirnya akan dilakukan galang dana di antara para kader Golkar.

Tidak terkecuali dengan apa yang dilakukan oleh Generasi Muda Partai Golkar. "Kami Generasi Muda Partai Golkar juga sudah mulai melakukan gerakan mengumpulkan dana untuk penyelenggaraan Munas yang berkualitas dan bersih. Hal ini mungkin bisa diikuti oleh kader senior dan simpatisan partai yang lain," ujar Ahmad Doli dalam pesan singkat kepada Republika, Kamis (13/4).

Sementara terkait setoran uang yang diminta kepada bakal calon ketua umum, Ahmad Doli menilai, kebijakan itu harusnya dipikirkan ulang kembali. Belum lagi dengan jumlah setoran yang disebut-sebut mencapai 20 miliar rupiah. Dengan kondisi tersebut, pihak-pihak yang bisa maju di bursa pemilihan ketua umum adalah orang yang memiliki banyak uang.

Tidak mengherankan jika nantinya ada keraguan terkait motif perjuangan politik dari para bakal calon ketua umum tersebut. Pun dengan alasan yang dikemukakan SC terkait rencana penerapan kebijakan tersebut sebagai upaya menghindari praktek 'bagi-bagi' terhadap para pemegang hak suara.

"Yang bisa melakukan setoran itu adalah pengusaha kaya yang belum tentu atau pasti tidak mempunyai motif perjuangan politik partai. Sebaliknya, bila bukan dari pengusaha, maka patut dipertanyakan asal muasal dana tersebut," ujar Ahmad Doli, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar hasil Munas Riau tersebut.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement