REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad berharap pemerintah Filipina mengizinkan pasukan Indonesia membantu dalam usaha pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.
"Kami berharap dalam waktu dekat ada perubahan sikap yang signifikan dari pemeritah Filipina, karena waktu terus berjalan dan ancaman keselamatan bagi sandera kian hari kian besar," katanya, Kamis (14/4).
Dia menilai, kasus penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina tidak boleh dianggap sepele, karena jika dibiarkan akan menjadi preseden yang amat buruk bagi keamanan kawasan Asia Tenggara. Menurut dia, Indonesia-Filipina sebagai negara sahabat adalah wajar jika kedua negara saling membantu, Filipina membantu menyelamatkan sandera WNI dan Indonesia membantu menghadapi pemberontak Abu Sayyaf.
"Masalahnya adalah saat ini Pemerintah Filipina belum mengizinkan Indonesia mengirimkan pasukan untuk membantu pelepasan sandera," ujarnya.
Dia menjelaskan, pemerintah Filipina beralasan bahwa menurut konstitusi Filipina 1987, pangkalan militer, pasukan, dan fasilitas militer asing tak diperbolehkan berada di Filipina. Dasco mengatakan, dalam konteks hukum internasional sebenarnya sikap pemerintah Filipina tersebut masih bisa dinegosiasikan.
"Ada tiga hal yang bisa dijadikan alasan pelibatan Indonesia dalam pembebasan sandera," tuturnya.
Alasan pertama menurut dia, kawasan hutan Tipo Tipo, Basilan memang secara de facto dikuasai oleh kelompok Abu Sayyaf. Karena itu ujar Dasco, pengiriman pasukan asing dalam hal ini Indonesia dapat disamakan dengan pengiriman ke daerah yang tidak ada kekuasaan seperti halnya Somalia.
"Alasan kedua, secara prinsip kehadiran pasukan Indonesia adalah justru untuk membantu pemerintah dan negara Filipina menghadapi pemberontak separatis yang mengganggu keamanan," ucapnya.
Karena itu menurut dia, pasukan Indonesia hadir di Filipina bukanlah sebagai musuh, tetapi justru sebagai sahabat. Dia menjelaskan, alasan ketiga, secara teknis pasukan Indonesia akan berkoordinasi dengan militer Filipina dengan batasan waktu dan wilayah operasi yang sepesifik.