REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta solusi pengelolaan sawit lestari lewat Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) tidak melulu dilihat dari aspek lingkungan. Ia justru harus dilihat dari sudut pandang manusia ya g bergantung pada usaha sawit yang harusnya lebih diprioritaskan. Ketika manusia diabaikan, akan berdampak pada praktik pengrusakan lingkungan. 

"Orang Utan saja jadi persoalan dunia, ini orang beneran, ada 30 juta orang yang bergantung pendapatannya dari sawit," katanya, Kamis (14/4). Jutaan orang tersebut, lanjut dia, akan berpengaruh pendapatannya jika harga CPO hancur. Ketika mereka kehilangan pendapatan, mereka akan lari ke hutan dan membabat hutan. Ujung-ujungnya, pengrusakan hutan dan lingkunganlah yang terjadi sehingga merugikan seluruh masyarakat dunia. 

Pandangan tersebut ia kemukakan ketika menerima kunjungan dari pemerintah Jerman belum lama ini. Kedua negara pun akhirnya sepakat membantu menghilangkan kampanye negatif soal produk sawit Indonesia. Pemerintah juga telah bekerja sama dengan Malaysia membentuk standar inernasional dalam pengelolaan sawit lestari.

"Kita nomor satu dunia (eksportir sawit), Malaysia no 2, apa kenapa harus dikendalikan orang," ujarnya. 

Hilirisasi sawit untuk bahan bakar nabati juga terus dikoordinasikan dengan kementerian ESDM. Hal tersebut akan menekan impor bahan bakar sehingga bisa membantu menghemat devisa negara. 

Di sisi lain, para perusahaan Indonesia yang menandatangani IPOP tetap menyatakan, alasan keikutsertaan dalam IPOP bukan memasrahkan diri untuk didikte asing apalagi melakukan kartel. Tujuannya yakni mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menghasilkan sawit lestari dan ramah lingkungan sebagai kompetensi yang sangat diakui oleh konsumen global. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika