REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi C DPRD DKI Fraksi Demokrat DKI Jakarta, Santoso menentang pembongkaran di Kawasan Pasar Ikan atau Kampung Aquarium belum lama ini. Penggusuran tersebut dinilai harus menjadi contoh terakhir tragedi kemanusiaan atas nama pembangunan.

Dia mempertanyakan, warga Pasar Ikan sudah tidak dianggap manusia."Banyak orang yang tidak dianggap sebagai manusia oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta," kata dia di Jakarta, Kamis (14/4). Santoso mengaku prihatin terhadap mereka yang tinggal di atas perahu yang seharusnya dipakai untuk mencari ikan. 

Menurut dia, para nelayan menuturkan misalkan ada rusun, seharusnya yang aksesnya dekat dengan laut. Menurut dia, nelayan tidak boleh terlalu jauh dari perahu. Dia mengatakan seharusnya pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dengan penggusuran. Jika ingin melakukan penggusuran seharusnya berkoordinasi dengan DPRD DKI.

"Anggaran yang adakan berasal dari pajak yang rakyat bayarkan. Termasuk orang-orang di sinilah yang membayar untuk biaya APBD Pemprov DKI Jakarta," terang dia.

Dia menegaskan seharusnya hal tersebut dibicarakan supaya kondisi mereka tak seperti sekarang. Menurut dia, banyak dari mereka yang tidak mampu menyewa rusun."Tadi di perahu karena tidak mampu mengontrak, bisa kita bayangkan," kata dia.

Pembongkaran kawasan Pasar Ikan, menurut dia tidak tepat. Kata Santoso, kecurigaannya terlihat ada apartemen di pesisir Sunda Kelapa. Infonya bahwa apartemen tersebut tidak laku. "Kalau rumah ini digusur, maka rumah ini menjadi jalan akses ke apartemen tersebut. Sehingga apartemen tersebut nilai jualnya lebih tinggi karena ada aksesnya," kata dia. "Itu patut dicurigai."

Ikuti Whatsapp Channel Republika