REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperpanjang percobaan penghapusan sistem 3 in 1 hingga 14 Mei mendatang. Hal tersebut karena sistem Electronic Road Pricing (ERP) yang akan menggantikan sistem 3 in 1 belum juga siap.
"ERP jalan terus, ini kan proses transisi sampai ERP betul-betul bisa diterapkan," ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (14/4).
Ia menjelaskan pihaknya masih menunggu pendelegasian dari Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) yang mendelegasikan kewenangan proyek ERP. Sehingga sampai detik ini proses RRP masih dalam tahap proses penyiapan untuk melakukan tender.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Risyapudin mengatakan terkait masalah ERP pihaknya telah melaksankan rapat dua sampai tiga kali dengan BPKD, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan Jasa Raharja. Rapat tersebut kata dia terkait dengan pembuatan data base yang memiliki kaitan dengan wajib pajak di DKI Jakarta.
"Karena ERP ini kan akan dibangun melalui pondasi daripada data base wajib pajak. Ini yang di update terus," katanya.
Ia menjelaskan data base tersebut akan terus di update oleh pihak Dispenda bersama Jasa Raharja dan Direktorat Lalu Lintas. Sehingga pada saat akan digunakan dan diterapkannya ERP, date base tersebut telah mencapai 100 persen.
"Nah dengan hasil rapat itu sendiri, dengan adanya program itu kami juga membentuk tim satgas untuk mengoptimalkan data base sehingga dapat dipercepat," ujarnya.
Risyapudin berharap akhir tahun 2016 nanti data base sebagai pondasi pelaksanaan ERP dapat selesai tepat waktu. Hanya saja kata dia masalahnya antara data yang didukung oleh Pemda maupun dilcapil masih ada miskomunikasi dan harus disinkronkan.
Pada kesempatan yang sama Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulis Abadi juga mendukung dibentuknya ERP. Walaupun kata dia dengan penerapan ERP nanti dirinya harus mengeluarkan uang saat melintasi kawasan yang ditentukan.
"Kalau diminta milih 3 in 1 apa ERP, tentu saya milih ERP. Walaupun harus mengeluarkan uang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika