REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan Munasyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar diundur menjadi 17 Mei.

Pemunduran jadwal tersebut seharusnya disampaikan oleh panitia, dibahas, dan diputuskan kembali di dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  Golkar, sekaligus mencabut keputusan sebelumnya yang menetapkan Munas 7 Mei.

"Apa dasar pertimbangannya kenapa diundur, padahal panitia belum sampai seminggu ditetapkan dan baru dua kali rapat," ujar insiator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada Republika.co.id, Kamis (14/4).

Sebelumnya, Ketua Umum Goklkar Aburizal Bakrie dalam rapat pleno telah penetapan Munaslub pada 7 Mei. Jadwal ini juga telah disepakati bersama dengan Presiden RI Joko Widodo yang bersedia akan hadir membuka Munaslub tersebut.

Doli pun mempertanyakan, apakah pengunduran waktu tersebut sudah dikonsultasikan kembali dengan Presiden atau belum.

Namun, katanya yang terpenting adalah soal legal standing DPP Golkar Bali yang akan berpengaruh terhadap legal standing panitia dan penyelenggaraan Munaslub itu sendiri.

Pasalnya seperti diketahui, di dalam rapat pleno pekan lalu, ARB menyampaikan Surat Keputusan (SK) Kemenkumham akan keluar dua hari setelah rapat. Faktanya, hingga hari ini SK tersebut belum  terbit juga.

"Bila alasan pengunduran seperti karena menunggu SK Kemenkumham, pertanyaannya adalah apakah legal standing DPP PG Bali kemarin melakukan rapat pleno dan menetapkan waktu dan membentuk panitia Munaslub," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika