REPUBLIKA.CO.ID,JAMBI -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa daerah harus mengurangi belanja pegawai sebagai upaya membantu pemerintah dalam efisiensi anggaran pembangunan.

"Sebab itu ada rencana kebijakan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena sekitar 175 daerah di Indonesia belanja pegawainya di atas 50 persen," katanya usai membuka Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi di Jambi, Jumat (15/4).

Menteri mengatakan rencana kebijakan rasionalisasi PNS karena beban anggaran pegawai sangat besar secara nasional atau sudah mencapai 40 persen. "Belum lagi setiap pengadaan pegawai pasti juga harus meningkatkan belanja barang dan belanja modal yang terkait dengan pegawai itu," ujarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PANRB Dalam rangka efisiensi anggaran pembangunan adalah dengan merancang kebijakan rasionalisasi kepegawaian dengan mencari jumlah presentasi yang ideal.

"Kita merancang berapa sebenarnya jumlah pegawai di Indonesia ini yang paling cocok, tentunya dengan tantangannya, kebutuhannya dan anggaran yang tersedia dengan menggabungkan kemajuan birokrasi teknologi dan komunikasi berbasis kompetensi," katanya menjelaskan.

Dia mencontohkan, jika sebelumnya satu ruanganya dibutuhkan staf akuntansi, komputer, dan penerima tamu serta pembuat laporan sebanyak enam orang namun di era birokrasi teknologi komunikasi dan informasi ini, tentu satu orang bisa merangkap empat bagian itu.

"Karena itulah dibutuhkan kompetensi SDM yang lebih unggul, yang tingkat pendidikannya baik dari sisi profesionalismenya juga baik, pengetahuan teknologinya komunikasinya juga baik. Orang-orang seperti itu akan mampu mengefisienkan anggaran-anggaran yang ada," ujarnya.

"Ini yang sedang kita formalisasikan, kita simulasikan sehingga pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap pegawai seluruh Indonesia. Dan standarisasi nasional untuk melakukan evaluasi kepegawaian itu sedang kita mulai," katanya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika