REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Biaya proyek pembangunan transportasi massal Light Rail Transit (LRT) atau kereta layang ringan di Bandung Raya seluruhnya akan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Awalnya proyek ini rencananya akan dibiayai melalui lelang investasi oleh pihak swasta.
Keputusan pendanaan oleh APBN ini disampaikan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, di Balai Kota Bandung, Jumat (15/4). Ridwan menyebutkan keputusan tersebut akhirnya diputuskan langsung oleh pemerintah pusat yang akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres).
"Tadinya perpresnya kita harapkan konsorsium kereta api cepat akan mengerjakan LRT. Ternyata oleh Pak Jokowi diberi bonus jadi semua LRT Bandung Raya akan dibiayai oleh APBN," kata pria yang akrab disapa Emil usai menggelar rapat koordinasi terkait LRT di Balai Kota Bandung.
Ia menyebutkan negara akan menanggung penuh semua pendanaan pengerjaan proyek LRT yang akan melintasi lima kota kabupaten di Jawa Barat itu. Pembangunannya masih menunggu perpres yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah pusat.
Nantinya, pemerintah pusat akan menunjuk BUMN sebagai pihak yang mengerjakan pembangunan LRT. Mulai dari perencanaan hingga pengerjaannya.
"Perpresnya sedang disiapkan dalam waktu dekat dan di perpres itu ditunjuk satu BUMN yang langsung kerjakan DED (Detail Engineering Design) dan pengerjaan," jelasnya.
Rencananya, pembangunan ditargetkan dapat rampung bersamaan dengan selesainya kereta api cepat pada tahun 2018. Sehingga konektivitas secara keseluruhan dapat berjalan dengan transportasi massal lainnya.
Diperkirakan, LRT Bandung Raya akan menghabiskan anggaran senilai Rp 30 triliun untuk sekitar 60 kilometer. Untuk Kota Bandung sendiri LRT sepanjang 30 km menghabiskan lebih dari Rp 10 triliun.
"Satu koridor 11 kilometer kali 500 milyar. Minimal 30 triliun untuk seluruh Bandung Raya. Kalau Kota Bandung saja cuma 10 triliun," katanya.
Setelah diputuskan menggunakan APBN, proses lelang investasi yang sebelumnya dilakukan Pemkot Bandung akan dibatalkan. Pemkot Bandung juga dengan segera melakukan sosialisasi kepada wilayah yang terkena dampak pembangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika